PEMBANGUNAN NASIONAL DAN INDUSTRI STRATEGIS

You are not logged in
You are here: home  -  presentation  -  show presentation
Login
email

Password

 
I forgot my password.
please send me a new one.

November 2014
sun mon tue wed thu fri sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
oct  |  dec

Google Search

PEMBANGUNAN NASIONAL DAN INDUSTRI STRATEGIS
creator: Rahardi Ramelan
category: Papers
create date: 2004-08-26
user group:
role: all
Show Topic

PEMBANGUNAN NASIONAL DAN INDUSTRI STRATEGIS


PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM REPELITA VI, PELUANG DAN TANTANGAN BAGI BUMN INDUSTRI STRATEGIS

Rahardi Ramelan

6 Juni 1995

Pertama-tama perkenankanlah saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Rapat Koordinasi Industri Strategis (Rakoris) 1995 ini, yang menurut hemat saya adalah suatu momentum yang sangat tepat bagi saya untuk menyampaikan pandangan-pandangan saya dalam rangka menciptakan kemandirian industri nasional. Sebaliknya, bagi BUMN Industri Strategis (BUMNIS) sendiri, hal ini juga merupakan momentum yang sangat penting untuk mengetahui peluang-peluang yang terbuka sehingga rencana strategik secara dini dapat disusun untuk menunjang pengembangan industri strategis yang mampu berkembang secara tangguh dan profesional.

Seperti kita ketahui, selama PJP I telah banyak hasil-hasil pembangunan yang kita capai. Berbagai kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan politik, yang disertai dengan stabilitas nasonal yang mantap dan dinamis yang dicapai dalam PJP I, merupakan hasil dari upaya kita bersama seluruh rakyat Indonesia termasuk Pemerintah dan dunia usaha. Hasil-hasil pembangunan tersebut telah menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk melangkah pada tahap pembangunan jangka panjang kedua (PJP II) yang merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaharuan dari PJP I.

Sasaran umum PJP II adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram, sejahtera lahir dan batin. Dengan sasaran pembangunan tersebut di atas maka GBHN meletakkan titik berat pembangunan pada bidang ekonomi seiring dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.

Menurut GBHN, sasaran umum Repelita VI, sebagai Repelita awal dari PJP II, adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan peran serta, efisiensi dan produktivitas rakyat. Adapun prioritas dari Repelita VI, sejalan dengan PJP II, adalah pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan sumber daya manusia.

Sasaran Pembangunan Industri dalam PJP II dan langkah strategisnya.

Dalam PJP II sektor industri makin berperan sangat strategis karena merupakan motor penggerak pembangunan. Sektor ini diharapkan disamping sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, penghasil devisa, juga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam upaya mencapai tinggal landas. Hal ini akan dapat dicapai jika kita menyadari adanya peluang dan tantangan dalam liberalisasi perdagangan dunia dan kemampuan kita untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan sektor industri.

Sebelum saya mengemukakan angka-angka sasaran pembangunan, perlu saya sampaikan bahwa saat ini Bappenas sedang mengevaluasi dan mengkaji kembali sasaran-sasaran pembangunan. Hal ini disebabkan telah ada perubahan angka-angka pertumbuhan yang dikeluarkan BPS dengan dasar perhitungan tahun 1993, sedangkan yang tercantum dalam Buku Repelita VI adalah menggunakan dasar perhitungan tahun 1983. Dengan demikian beberapa angka yang akan kami kemukakan nanti mungkin saja dapat berubah, yang akibatnya nanti dapat mengubah beberapa sasaran dan kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Sebagai contoh dapat saya kemukakan sebagai berikut:

- PDB per kapita riil tahun 1993 yang sebelumnya adalah USD 670 (harga konstan 1989/90) berubah menjadi USD 834 (harga konstan 1993);

- Pertumbuhan PDB selama Repelita VI yang lama adalah 6,6 %, sedangkan versi baru adalah 8,1 %;

- Perubahan-perubahan juga disebabkan terjadinya perubahan dalam kurs Rp.-USD, Yen-USD, disamping harga minyak bumi;

- Pendapatan per kapita selama PJP II semula dari USD 670 menjadi sekitar USD 2,600 (harga konstan 1989). Dengan data yang baru peningkatannya adalah sekitar USD 830 menjadi sekitar USD 3,700 (harga konstan 1993);

- Kebutuhan investasi selama Repelita VI semula adalah Rp. 660 triliun, menjadi Rp. 785 triliun. Dengan komposisi investasi Pemerintah 22% dan swasta 78%.

Selama PJP II industri pengolahan non migas diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata sebesar 9,8 persen per tahun dan selama Repelita VI diharapkan berkembang dengan laju pertumbuhan rata-rata 10,3 persen setiap tahunnya.

Pertumbuhan industri pengolahan non migas selama Repelita VI ini didukung oleh agroindustri dengan perkiraan pertumbuhan sekitar rata-rata 8,2 persen per tahun; industri logam dan barang modal dengan pertumbuhan sekitar 12,6 persen per tahun; industri penghasil barang kimia, plastik dan mineral bukan logam dengan pertumbuhan rata-rata 9,7 persen per tahun; dan industri tekstil dan pakaian jadi serta produk hasil industri lainnya rata-rata sebesar 13 persen per tahun.

Pada tingkat pertumbuhan industri sebesar itu, ekspor hasil industri diharapkan meningkat dengan laju kenaikan sebesar 1,8 persen setiap tahunnya dan tambahan kesempatan kerja bagi sebanyak 3.020 ribu orang.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri dalam Repelita VI, pengembangan industri rekayasa diarahkan selaras dan terkait dengan pengembangan industri-industri prioritas termasuk industri strategis, seperti halnya pengembangan agroindustri yang dikembangkan secara terpadu melalui jaringan kegiatan agrobisnis yang produktif termasuk jasa pendukungnya; industri pengolah sumber daya mineral; industri permesinan; barang modal dan elektronika/ peralatan telekomunikasi; industri peralatan energi; industri alat transportasi; serta industri yang berorientasi ekspor yang makin padat keterampilan dan beranekaragam termasuk industri yang menghasilkan komponen pendukungnya.

Sementara itu, upaya menciptakan industri yang tangguh tidak hanya melalui peningkatan kemampuan produksi, tetapi lebih jauh lagi melalui peningkatan kemampuan untuk memasarkan produknya. Sedangkan kemampuan memasarkan produk tidak akan terlepas dari kemampuan manajerial, berarti unsur sumber daya manusia dan ditumbuhkembangkannya kegiatan inovasi teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan dari sasaran kemandirian industri.

Sehubungan dengan hal tersebut yang kami kemukakan tadi, ada 7 (tujuh) langkah startegis yang perlu kita pertimbangkan, yaitu:

- Tidak mengandalkan pada sumber daya alam dan tenaga kerja murah

Industri yang harus bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga kerja murah harus ditingkatkan secara bertahap sehingga mampu menjadi industri yang memiliki nilai tambah tinggi.

- Menghindari ekonomi biaya tinggi.

Segala praktek yang menciptakan biaya tinggi bagi industri harus dihilangkan, dengan terus melanjutkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, terutama untuk jenis industri besar dan menengah.

- Membangun kemitraan dengan dunia usaha.

Perhatian pemerintah terhadap industrialisasi merupakan peluang untuk secara bertahap membangun kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan dan saling menghidupi antara industri kecil dan menengah dengan industri besar.

- Meningkatkan kualitas SDM.

Pengembangan SDM sebagai tenaga ahli dan terampil di sektor industri yang mampu menguasai berbagai teknologi. SDM yang berkualitaslah, dalam jangka panjang sebagai "necessary conditions", akan menentukan dan memenangkan persaingan dibanding sumber daya lainnya.

- Menuju kepada keunggulan kompetitif.

Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, keunggulan komparatif atas dasar upah buruh murah secara bertahap digantikan dengan keunggulan kompetitif atas dasar muatan teknologi dan nilai tambah yang tinggi (inovasi). Karena itu, pengembangan teknologi nasional secara inheren merupakan bagian yang mutlak perlu dilakukan, baik melalui riset-riset terapan (yang menghasilkan teknologi) maupun lembaga pelayanan (yang mendistribusikannya) .

- Perlunya sistem pendukung.

Sistem pendukung industrialisasi, khususnya yang menengah dan kecil, mutlak diperlukan baik dukungan keuangan, pelayanan informasi, pengembangan produk, pengembangan pasar, maupun berbagai faktor lainnya yang diperlukan oleh industri-industri tersebut.

- Pemanfaatan sumber daya anggaran secara tepat.

Mengarahkan pendayagunaan anggaran negara secara tepat agar dapat mendorong perkembangan industri secara dinamis.

Kebijakan Pemerintah

Dalam rangka mendorong timbulnya inovasi teknologi, upaya transfer teknologi, peningkatan produktivitas dalam mendorong berkembangnya industri, paling tidak ada empat tingkat peranan Pemerintah yaitu:

Pada tingkat pertama, yaitu pada tingkatan makroekonomi berupa kebijakan yang mampu menciptakan suatu iklim yang mampu merangsang investasi dan pertumbuhan. Banyak studi menunjukkan bahwa tingkat bunga dan nilai tukar yang layak, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan barang-barang andalan untuk produksi dan ekspor sangatlah esesnsial guna memelihara peningkatan daya saing internasional. Selain daripada itu, tentu diperlukan kebijakan investasi yang mendorong meningkatnya tabungan nasional. Semakin mampu suatu negara meningkatkan daya saing ini, semakin merangsang industri dan pengusaha melakukan upaya-upaya inovasi, dan semakin pula mendorong mereka lebih melakukan upaya transfer teknologi dengan makin meningkatnya barang modal yang masuk karena meningkatnya investasi.

Pada tingkat kedua, pemerintah perlu menciptakan iklim pengendalian dan insentif yang tepat, sehingga mampu merangsang perusahaan dan industri untuk memperbaiki kinerjanya.

Pada tingkat ketiga, pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan berbagai macam infrastruktur. Meliputi infrastruktur fisik dan pelayanan seperti transportasi, telekomunikasi, energi dan sebagainya. Juga menyangkut infrastruktur pendidikan yakni sistem pendididkan formal dan informal guna mendidik dan melatih masyarakat industri dan iptek dalam berbagai aktivitas produktif.

Pada tingkat keempat, pemerintah bisa berperan untuk mengarahkan, atau bahkan mentargetkan bila dianggap perlu, jenis teknologi, industri dan perusahaan-perusahaan yang spesifik guna meningkatkan daya saing internasional melalui upaya inovasi dan transfer teknologi. Hal mana bisa dicapai melalui beberapa instrumen kebijakan dan program yang bisa dipadukan secara langsung dengan kegiatan promosi industri atau dengan produk-produk spesifik dan strategis. Instrumen-instrumen yang dimaksud, terutama bila dikaitkan dengan upaya mendorong berkembangnya pengusaha/industri, antara lain meliputi:

- Partisipasi langsung dalam sektor pembangunan tertentu melalui perusahaan-perusahaan negara, artinya ada kemitraan usaha dalam usaha rintisan yang prospektus dan berpotensi besar untuk berkembang;

- Promosi ekspor, terutama untuk usaha nasional;

- Insentif fmansial dan fiskal untuk R&D industrial (dalam sektor) guna memapankan perusahaan (dalam sektor) serta menumbuhkembangkan alam budaya inovasi teknologi dalam perusahaan;

- Pengarahan (direct foreign investment) dalam sektor dan diarahkan agar terbentuk kemitraan antara industri besar, menengah dan kecil di luar negeri dengan jenis dan ukuran usaha yang sama di dalam negeri;

- Instrumen organisasi industrial yang berorientasi antimonopoli (antitrust) guna mencegah konsentrasi dan mendorong lisensi; atau justru sebaliknya

untuk meningkatkan konsentrasi dan pengaturan berskala luas; serta

- Pengembangan sumber daya manusia iptek yang cocok untuk area target yang spesifik.

Perangkat kebijakan Pemerintah yang mendorong perkembangan dunia usaha nasional dalam rangka penciptaan iklim usaha yang menunjang pertumbuhan khususnya bagi pengusaha/industri nasional dan kewajiban penggunaan produksi barang dan jasa dalam negeri, antara lain:

a. Keppres 16 tahun 1994 yang disempurnakan dengan Keppres 24 tahun 1995 tentang Pelaksanaan APBN yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Penghapusan, penjualan, pertukaran dan penghibahan barang yang tidak bergerak milik pemerintah;

- Desentralisasi kewenangan;

- Peningkatan profesional;

- Transparansi;

- Penyederhanaan prosedur;

- Peningkatan pembinaan koperasi dan pengusaha menengah/kecil;

- Peningkaan administrasi pengelolaan APBN;

- Peningkatan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri;

b. Keppres 6 tahun 1995 mengenai Tim Evaluasi Pengadaan sebagai salah satu implementasi dari Keppres 6/1994 atau Keppres 24/1995 yang pokoknya antara lain berisi:

- Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan jasa dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional dalam usaha menuju kemandirian dan memperluas lapangan kerja;

- Pencapaian sasaran dan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional;

- Menciptakan iklim persaingan yang sehat, tertib dan terkendali dengan cara meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah;

- Mengembangkan pengusaha ekonomi menengah/lemah, koperasi dan pengusaha setempat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dasar kebijakan tersebut di atas adalah merupakan langkah konsepsional yang menunjukkan komitmen pemerintah ke arah penyempurnaan sistem pengadaan secara maksimal yang pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya evaluasi obyektif terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa terhadap kewajaran harga serta peningkatan penggunaan produksi barang dan jasa dalam negeri dengan lebih banyak melibatkan industri nasional.

Beberapa Penekanan

Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan beberapa penekanan untuk dapat dijadikan pembahasan lebih lanjut dalam rangka mengembangkan industri strategis yang tangguh dan handal.

1. Restrukturisasi secara menyeluruh, baik menyangkut organisasi, permodalan maupun "Core Business" akan dapat menjawab tantangan persaingan pasar yang semakin ketat. Untuk itu, restrukturisasi mencakup BUMNIS-nya maupun BPIS itu sendiri. BPIS diharapkan tidak mengarah pada struktur organisasi LPND, melainkan hanya organisasi satu "layer" yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan f kegiatan BUMNIS yang bersifat strategis.

Menyangkut mengenai "produk" industri strategis perlu perumusan kembali mengenai definisi "industri strategis" milik negara, sehingga dapat mengurangi persaingan tidak sehat intra BUMNIS, antara BUMNIS dan BUMN lainnya, maupun antara BUMNIS dan Swasta. Kalaupun terpaksa tidak dapat dihindari, paling tidak BUMNIS harus dapat dijadikan referensi. Disamping itu, restrukturisasi juga harus mencakup anak-anak perusahaan BUMNIS.

2. Sampai saat ini, ketergantungan BUMNIS terhadap Pemerintah, terutama dari segi permodalan, pasar, maupun proteksi, masih sangat besar, padahal saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka menghadapi perdagangan bebas. Untuk itu, dituntut suatu upaya yang "all out" baik dalam pengembangan pasar, inovasi teknologi, motivasi kerja, maupun dalam penyiapan SDM. Sebagai contoh, bahwa saat ini nampak adanya ketergantungan BUMNIS terhadap "proyek On Top", padahal pasar di dalam negeri (Hankam) kita tahu relatif kecil. Ini adalah merupakan hal yang mendasar dalam pengembangan pasar.

3. Untuk menghasilkan inovasi teknologi yang handal, perlu dipilih secara benar mengenai jenis kegiatan R & D yang dilaksanakan BUMNIS. Banyak kegiatan R & D hanya dijadikan kegiatan untuk mencari proyek

yang bersifat jangka pendek. Dari data-data yang ada banyak pula kegiatan R & D yang tak habis-habisnya tanpa ada kemajuan berarti. Di lain pihak banyak pula kegiatan R & D yang tidak saling terkait antara program yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, banyak kegiatan R & D yang dilaksanakan oleh BUMNIS/BPIS tidak terkait dengan PUNAS-RISTEK dan program R & D untuk Hankam/ABRI, BPPT, maupun lembaga-lembaga Litbang lainnya. Disamping itu, program kemitraan melalui RUK perlu mendapat perhatian lebih serius sebagai upaya mengurangi beban Pemerintah dalam penyediaan anggaran R & D.

4. Kurangi adanya kejutan-kejutan maupun arogansi dalam penetapan program dan pengajuan kebutuhan kepada Pemerintah. Untuk itu, SARLITA yang oleh Pemerintah akan dijadikan sebagai instrumen pengendalian program dan anggaran, harus segera diselesaikan. Pengajuan anggaran bagi proyek/program yang tidak tercantum dalam SARLITA, pada prinsipnya tidak akan disetujui oleh Pemerintah. Khusus untuk program/proyek yang memerlukan BLN, harus tercantum dalam Blue Book Bappenas. Untuk itu, di masa mendatang diupayakan agar penyusunan dokumen anggaran (DIP) waktunya bersamaan dengan penyusunan Blue Book. Sementara itu, mekanisme secara umum harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku seperti Keppres 16/1994 dan Keppres 24/1995 maupun Keppres 6/1995.

Demikianlah, beberapa butir pengarahan saya dalam rangka rapat koordinasi industri strategis tahun 1995. Atas perhatian Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih semoga bahan ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan BUMN industri strategis di masa mendatang.

Jakarta, 6 Juni 1995.


add comment

webmaster