|
| September 2010
|
| sun |
mon |
tue |
wed |
thu |
fri |
sat |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
aug
|
oct
|
|
MODAL SOSIAL
creator: Rahardi Ramelan
category: Opini
create date: 2005-12-03
user group:
role: all
|
TRUST dan MODAL SOSIAL
Oleh: Rahardi Ramelan
Guru Besar Fakultas Teknologi Industri ITS, Surabaya
Baru-baru ini kita dikejutkan lagi dengan munculnya lagi konflik antar mahasiswa di Makasar. Penutupan beberapa tempat ibadah secara paksa oleh sekelompok anggota masyarakat. Demonstrasi mengepung istana. Ditambah lagi dengan berita jaksa narkoba , rekening mega perwira polisi, penyelundupan bbm melalui pipa bawah laut. Dan masih banyak lagi kejadian yang membuat kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, apa yang terjadi dengan masyarakat kita ini?
Sejak bergulirnya proses reformasi pada tahun 1998, kita telah melangkah dengan pasti menuju masyarakat yang lebih demokratis dan terbuka. Lahirnya puluhan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat menunjukan besarnya keinginan masyarakat kita untuk bebas berpikir dan menyatakan pendapat. Masyarakat merasa mendapatkan hak politiknya, dan mendapatkan kedaulatannya. Itulah esensi dari demokrasi. Pemilu legeslatif dan pemilihan presiden/wakil presiden secara langsung, telah memantapkan langkah kita menuju kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Pemilihan kepala daerah yang sedang berjalan diharapkan akan melengkapi arti demokrasi yang kita cita-citakan. Demokrasi yang berarti kedaulatan rakyat. Demokrasi yang berarti masyarakat ikut menentukan. Tetapi kenyataannya apakah masyarakat mendapatkan yang mereka harapkan? Apa mereka puas?
Maraknya berbagai jenis tuntutan masyarakat melalui beragam unjuk rasa dan demontrasi, menunjukkan kepada kita bahwa apa yang telah dicapai sampai sekarang belum dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. Berarti adanya kesenjangan antara kebijakan publik dengan harapan masyarakat. Hampir semua kebijakan publik yang baru selalu menimbulkan gejolak dalam masyarakat yang mempengaruhi proses menuju keseimbangan dalam masyarakat. Mengganggu proses menuju kemapanan kehidupan masyarakat. Lahirnya berbagai ragam partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat walaupun positif untuk kehidupan demokrasi, tapi dapat ditengarai juga sebagai hilangnya kepercayaan (trust) antara kelompok-kelompok dalam masyarakat secara horizontal. Hilangnya trust telah terjadi juga secara vertikal, berbagai jenis keputusan pimpinan telah diterima dengan skeptis ataupun ditolak. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan (trust) kepada institusi publik. Demonstrasi dan penolakkan masyarakat atas berbagai kasus beberapa waktu yang lalu, seperti kasus Buyat di Sulawesi Utara, Pasar Tanah Abang di DKI Jakarta dan TPST Bojong di Bogor, memperkuat adanya ketidak percayaan masyarakat atas kebijakan publik. Kesemua menunjukan bahwa masyarakat dilingkungannya tidak diikutkan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu apa arti demokrasi bagi mereka?
Seharusnya demokratisasi justru akan meningkatkan trust. Ternyata apa yang terjadi tidaklah demikian. Berbagai konflik telah terjadi, baik secara horizontal maupun vertikal. Konflik telah terjadi dalam berbagai ragam dan besaran. Konflik telah terjadi juga dalam berbagai lingkungan kehidupan masyarakat. Bentrokan antara kelompok masyarakat, tawuran antara siswa dan antara mahasiswa, serang menyerang antara desa, dan lain sebagainya. Baku hantam di DPR/DPRD-pun telah terjadi. Berbagai jenis demonstrasi kadang-kadang dilakukan secara anarkis. Proses demokrasi baru menyentuh kehidupan berpolitik melalui partai politik atau hanya menjadi program para politisi. Walaupun pemilu legislatif berjalan baik, tetapi dapat dikatakan bahwa mekanisme perwakilan sekarang ini tidak berjalan. Kita kehilangan norma-norma kehidupan kita. Kita kehilangan nilai-nilai budaya kita. Kita telah kehilangan milik kita yang paling berharga sebagai bangsa, kita kehilangan modal sosial (social capital). Akhir-akhir ini beberapa isyu seperti kenaikan harga BBM, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, reshuffle kabinet, kasus KPU, MOU Helsinki, rekening perwira polisi, jaksa narkoba , kasus bank BNI dan bank Mandiri, simpang siurnya pernyataan para pimpinan negara, makin memperparah ketidak percayaan masyarakat.
Kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh hilangnya trust, perlu diantisipasi dengan cepat dan tepat. Trust merupakan unsur penting dalam pembentukan modal sosial (social capital), yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas nasional. Dibentuknya berbagai lembaga pengawasan makin menunjukan bahwa adanya ketidak percayaan dilingkungan pemerintah sendiri. Hilangnya trust ini mengakibatkan banyak energi dan waktu terbuang untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi. Pembentukan modal sosial dan trust tidak terlepas dari permasalahan budaya. Berbagai seminar, diskusi, analisa, tulisan dan dialog diantara pakar, telah menyimpulkan bahwa budaya lah yang harus menjadi fokus utama dalam upaya perbaikan kwalitas kehidupan bangsa. Penggabungan portofolio kebudayaan dengan parawisata dalam kabinet sekarang ini, jauh dari harapan para budayawan, sosiolog dan pakar budaya. Kekhawatiran timbul akan terjadi pengkerdilan arti budaya dalam kebijakan publik seperti pada waktu yang lalu.
Penyelesaian konflik didalam masyarakat yang kita hadapi, seyogyanya dibawa kembali kejalur budaya dan kearifan yang kita miliki. Sebagai contoh mengatasi peristiwa di Ambon telah dikembalikan kejalur budaya pela gandong, yang merupakan kearifan lokal (local genius) yang dimiliki oleh masyarakat Ambon. Demikian juga masyarakat Bali telah menghidupkan kembali budaya dan kearifan ajeg bali. Sudah waktunya kita melakukan penggalian dan pencerahan berbagai ragam kearifan lokal dan tradisional (local and traditional genius) yang dimiliki bangsa ini. Termasuk dalam peranannya memperkuat dan mempercepat proses demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi yang bagi masyarakat berarti keikut sertaannya dalam proses pengambil keputusan dalam hal-hal yang mempengaruhi langsung kehidupannya. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana masyarakat betul-betul dilibatkan dalam mengambil keputusan, melalui RT, RW, kelurahan dan kecamatan? Atau hanya sekedar formalitas saja? Turut serta dalam mengambil keputusan inilah sebenarnya demokrasi yang didambakan oleh masyarakat. Bukan hanya menentukan wakil dilegeslatif atau menentukan pimpinan, tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dalam lingkungannya. Kita harus menemukan lagi unsur-unsur budaya kita, yang dapat mewadahi proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. Masihkah kita memiliki kata musyawarah ? Masihkah masyarakat mempercayai wakil-wakilnya?
Apakah betul bahwa seluruh masyarakat kita sudah kehilangan trust-nya? Hilangannya trust dalam masyarakat, menurut pendapat saya, lebih didominasi oleh pertentangan elit politik dan public figure saja. Selain hilangnya trust, kita juga disodori setiap hari dalam tayangan tv makin meningkatnya kejahatan yang sudah tidak masuk akal lagi. Sedangkan infotaintment menyuguhi berita mengenai perselingkuhan dan perceraian dilingkungan selebritis . Kesemua ini menambah kekhawatiran bahwa modal sosial kita sudah makin menghilang. Saya sependapat dengan para budayawan dan pakar sosial bahwa keadaan kita sudah sangat menghawatirkan. Janganlah apa yang digambarkan oleh Francis Fukuyama, mengenai keruntuhan masyarakat dalam bukunya The Great Disruption akan terjadi di tanah air kita. Kita harus segera berbuat sesuatu!
LP Cipinang, pertengahan September 2005.
Dimuat Koran Tempo tgl 1 Des. 2005
|
|
|
|
add comment
|
|