EKSPRESI KEBUDAYAAN TRADISIONAL DALAM GLOBALISASI

You are not logged in
You are here: home  -  presentation  -  show presentation
Login
email

Password

 
I forgot my password.
please send me a new one.

August 2014
sun mon tue wed thu fri sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
jul  |  sep

Google Search

EKSPRESI KEBUDAYAAN TRADISIONAL DALAM GLOBALISASI
creator: Rahardi Ramelan
category: Papers
create date: 2007-06-05
user group:
role: all
EKSPRESI KEBUDAYAAN TRADISIONAL DALAM GLOBALISASI
Perlindungan HKI atau Pengakuan?

Rahardi Ramelan


Umum

o Konsep perlindungan terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatnya. Perlu diakui bahwa konsep HKI yang kita anut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (invention). Pemberian hak monopoli kepada individu dan perusahaan ini, sering bertentangan dengan kepentingan publik (obat, makanan, pertanian). Disamping itu, berbagai perundangan HKI pada kenyataannya tidak dapat melindungi pengetahuan dan kearifan tradisional (traditional knowledge and genius). Pengetahuan tradisional yang berkembang dinegara seperti Indonesia, berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus (obat, herbs, lingkungan hidup). Dimasukannya masalah HKI kedalam bagian dari GATT melalui TRIPS, menambah kesenjangan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual antara negara maju dan negara industri baru/berkembang. (Rahardi Ramelan)

o HKI dibangun di atas landasan kepentingan ekonomi, hukum tentang property (intellectual property). HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual sebagai suatu property. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Hal ini makin jelas dengan munculnya istilah Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs), dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah icon penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia. Ini pun berarti bahwa HKI lebih menjadi domainnya GATT-WTO, ketimbang WIPO. Karakter dasar HKI semacam itulah yang diadopsi ke dalam perundang-undangan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pembentukan hukum HKI di Indonesia merupakan transplantasi hukum asing ke dalam sistem hukum Indonesia. (Agus Sardjono)


Kebudayaan Tradisional

o RPP mengenai "Hak Cipta atas Folklor yang Dipegang oleh Negara", adalah jabaran lebih khusus mengenai pengaturan folkor dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Dalam draft Peraturan Pemerintah tersebut yang disebut sebagai folklor dipilah ke dalam:
(1) ekspresi verbal dan non-verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal dan non-verbal lainnya;
(2) ekspresi lagu atau musik dengan atau tanpa lirik;
(3) ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara adat;
(4) karya kesenian dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, patung, keramik, terakota, mosaik, kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan perhiasan, kerajinan anyam-anyaman, kerajinan sulam-sulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrumen musik, dan karya arsitektur, kolase dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan folklor.

o Di bawah UU Hak Cipta tersebut dirancang suatu Peraturan Pemerintah (PP) tentang "Hak Cipta atas Folklor yang Dipegang oleh Negara". Dalam hal itu yang dimaksud dengan "folklor" adalah segala ungkapan budaya yang dimiliki secara bersama oleh suatu komuniti atau masyarakat tradisional. Termasuk ke dalamnya adalah karya-karya kerajinan tangan. Dalam RPP tersebut dimasukkan pokok mengenai perlindungan terhadap pemanfaatan oleh orang asing, di mana pihak pemanfaat itu harus lebih dahulu mendapat izin dari instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu, serta apabila perbanyakan dilakukan untuk tujuan komersial, harus ada "keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi" dari karya folklor tersebut.

o Pemakaian istilah folklor telah mengalami perubahan dan perluasan, seperti disampaikan Edi Sedyawati dalam beberapa kesempatan: --- One document of the 1999 WIPO Roundtable prepared by Prof. Michael Blakeney addresses the question of the definition of traditional knowledge and its terminological history. The shift from folklore to traditional knowledge indeed reflects the awakening of an acknowledgement that traditional culture, unlike folklore, should not anymore be regarded as a low-level cultural entity. Moreover, traditional knowledge contains a wider substance than folklore. Reference is given to a meeting in 1985 of the Group of Experts, which indicates that the term folklore has a negative connotation of being associated with the creations of lower or superseded civilisations. A WIPO forum in 1997 also had a number of speakers who refer to the negative connotations and Euro-centric definition of the term folklore.---

o FX Widaryanto menyatakan mengenai ekspresi seni sebagai berikut: --- ekspresi seni yang pada gilirannya "disepakati" sebagai sebuah produk yang tidak hanya merepresentasikan identitas individu, namun lebih jauh lagi bisa berbicara banyak dalam representasi identitas kelompok.--. Selanjutnya ia menambahkan bahwa: --- Nuansa keterkekangan versus kebebasan, keterpurukan ekonomi, kekuatan media elektronika visual, dsb telah banyak berpengaruh pada perubahan ekspresi seni, minat apresiasi seni, serta motif integrasi sosial yang terus bergerak seiring dengan gerak perimbangan politik yang semakin tidak karuan, namun masih tetap memiliki sikap yang sama, terutama pandangannya pada kekuatan seni sebagai ekspresi budaya, yang memiliki potensi besar kaitannya dengan kapasitas komunikatif yang dimilikinya. --- Contohnya adalah: --- sebuah "mantra tubuh" Inul yang menyatukan banyak orang dalam kesatuan emosional.

o Seni dan budaya tidaklah statis, melainkan dinamis dan secara kontinu terus dimanfaatkan oleh masyarakat hingga kini dengan perubahan dan peningkatan. Misalnya adalah motif batik. Dalam kebudayaan Jawa telah mentradisi berupa sejumlah motif dasar, misalnya yang disebut truntum, semèn, kawung, parang, dll. Demikian juga dalam kain tenun seperti songket (Sumatera), lurik (Jawa), dll. Demikian juga dalam bidang kuliner, dikenal makanan Coto Makassar (Makasar), Empe-empe (Palembang), Gudeg (Yogyakarta), dll.


Perlidungan HKI atau Pengakuan?

o RUU (atau RPP?) tidak jelas akan tujuan dan manfaat dari peraturan perundangan tersebut. Bagi hasil-hasil ciptaan dan penemuan baru perlindungan melalui berbagai undang-undang HKI telah cukup mendapat perlindungan, walaupun pelaksanaannya penuh dengan rintangan.
o Karena HKI itu sendiri berasal dari barat yang ditransplantasikan kedalam hukum kita, maka tetap didasarkan kepentingan individu dan ekonomi. Hal inilah yang bertentangan dengan kekayaan budaya tradisional yang lebih bersifat komunitas.
o Kita sering disuguhi berbagai berita yang sering membingungkan. Baru-baru ini ada pernyataan yang mengatakan Pemda Sumatera Barat akan mematenkan makanan rendang ataupun Solo yang katanya sudah mematenkan beberapa motif batik, dan lain sebagainya. Ataupun pernyataan pejabat negara: Kita akan mematenkan batik. Berita-berita tersebut menambah kerancuan akan adanya ketidak pahaman dalam melindungi produk budaya tradisional.
o Banyak sekali kekayaan budaya tradisional kita sudah merupakan milik publik (public domain), dan tidak pernah ada masalah dalam pemakaiannya didalam kehidupan masyarakat kita. Pengrajin batik tetap membuat motif truntum atau kawung tanpa memikirkan siapa pemilik HKI nya, demikian juga rendang dibuat dan diperdagangkan dimana-mana. Begitu memasuki hubungan ekonomi luar negeri, maka munculah berbagai pendapat mengenai HKI untuk kekayaan budaya tradisional ini. Adanya berita bahwa Malaysia mempatenkan batik, Jepang mematenkan tempe, Amerika memberikan perlindungan desain industri terhadap kursi rotan dll, barulah kita ribut-ribut membahasnya. Hanya sekedar membahas dan bukan bertindak. Mungkin karena merupakan milik publik, sehingga tidak ada perorangan yang dirugikan.
o Bandingakan dengan India, ketika harus menghadapi masalah beras Basmati yang dipakai sebagai Trade Mark oleh perusahaan Amerika, atau dipatenkannya kunyit sebagai obat. Mereka secara gencar dan terkoordinir mengadakan perlawanan dan akhirnya memenangkannya. Justru karena milik publik itulah maka harus diperjuangkan, karena kalau tidak akan merugikan banyak orang.
o Disisi lain dalam bidang makanan beberapa negara tidak peduli akan HKI, yang penting adalah pengakuan dunia bahwa Sushi dan Shasimi adalah makanan asal Jepang, kimchi asal Korea, Spagheti asal Italia, Tom Yam Kung asal Thailand dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak didapatkan begitu saja, tetapi melalui perjuangan yang keras dalam memperkenalkannya melalui politik budaya dan kebijakan pariwisata. Apakah kita sanggup untuk menjalankan perjuangan agar batik diidentikan dengan Indonesia atau gado-gado dan sate adalah makanan asal Indonesia? Lain halnya dengan champagne dan porto yang diproteksi melalui Indikasi Geografis.
o Khususnya masalah batik yang sudah menjadi kebanggaan kita, bagaimana upaya kita untuk mengamankan motif-motif dasar yang sudah menjadi public domain dari penyerobotan pihak luar negeri dengan mendaftarkannya dalam HKI? Apakah pada suatu waktu pengrajin batik kita harus membayar royalty kalau membuat motif truntum, kawung atau parang? Hal yang sama akan dihadapi dengan produk obat dan jamu tradisional.


Penutup

o Undang  undang HKI berasal dari falsafah Barat yang berorienrtasi individualis, monopolistik dan kapitalis.
o Produk budaya tradisional lebih berorientasi komunitas dan menjadi milik publik.
o Dalam kehidupan antar negara dan globalisasi, maka muncul kepentingan ekonomi dalam perdagangan produk budaya tradisional yang dilakukan melalui rezim HKI dalam konteks TRIPs  GATT  WTO. Bagaimana peran WIPO?
o Produk budaya tradisional kita, terutama yang telah menjadi public domain, memerlukan pengakuan internasional dan perlindungan secara global. Untuk itu perlu pemahaman yang tepat dan upaya terpadu untuk memperjuangkannya.

Jakarta, 24 Januari 2007


webmaster