LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKAN PENJARA

You are not logged in
You are here: home  -  presentation  -  show presentation
Login
email

Password

 
I forgot my password.
please send me a new one.

November 2014
sun mon tue wed thu fri sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
oct  |  dec

Google Search

LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKAN PENJARA
creator: Rahardi Ramelan
category: Opini
create date: 2007-06-05
user group:
role: all
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKAN PENJARA
Oleh: Rahardi Ramelan

Dipicu oleh kenyataan bahwa banyak narapidana yang meningal dunia didalam Lembaga Pemasyarakatan (LP), akhir-akhir ini banyak dibicarakan berbagai masalah keadaan LP.
Berkembangnya produk perundangan untuk mengawal jalannya pembangunan, menimbulkan juga beragamnya tindakan-tindakan yang bisa dipidanakan. Dalam pelaksanaan pidana ini, kita bersumber pada UU Nomor 1 Tahun 1946, yang telah dikuatkan dengan UU Nomor 73 Tahun 1958, yang dikenal dengan nama Wetboek van Straftrecht. Sejak tahun 1946 telah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, serta telah mengalami perubahan dan pengembangan sesuai dengan dinamika pembangunan hukum. Berbagai produk hukum baru telah membawa implikasi luas bagi mereka yang terkena pidana dan harus menjalankan hukuman penjara. LP yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intesifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan white collar crime lainnya, penghuni LP pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni LP-pun damenjadi sangat bervariatif, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.
Spektrum penghuni LP yang sangat luas, baik dari kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia, dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelolaan LP-pun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan.

Pemasyarakatan
Sistim kepenjaraan kita yang sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur dirubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetuskan oleh DR. Sahardjo pada tahun 1962, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964, dan tercermin didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. dimana sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan dari Rumah Panjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan. Disain fisik LP baru justru berbeda dengan konsep pemasyarakatan. Perlu diresapkan yang disampaikan Hazairin dalam bukunya Tujuh Serangkai Tentang Hukum:  &&&.hidup dalam penjara walaupun dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, pikiran dan hidup kepribadian.
Pertanyaannya adalah apakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, dengan berbagai peraturan pelaksanaannya telah sesuai dengan pemikiran mulia tahun 1964, dan pesan moral UUD 1945? Apalagi akhir-akhir ini, dengan makin dirasakannya kesemrawutan baik sistem maupun proses peradilan kita, seperti suap, pemerasaan, kekerasan, mafia peradilan, tebang pilih, dan intervensi politik, telah menimbulkan keraguan apakah mereka yang berada di LP adalah yang benar-benar harus dipidana?

Pemidanaan
LP adalah muara dari proses peradilan. Pentahapan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa institusi yang terpisah dan independen, harus diartikan agar tercipta proses check and balance dalam pelaksanaannya. Tetapi kenyataannya proses check and balance sekarang ini tidak berjalan semestinya. Ketidak jelasan proses peradilan dan politik menyebabkan sebagian penghuni LP bukanlah mereka yang seharusnya menjalani hukuman, dan akhirnya menjadi beban LP. Minimalnya anggaran menyebabkan setiap tempat penahanan berusaha untuk mendapatkan penghuni jelas, untuk bisa membiayai keperluan institusinya dan menjadikan mereka sebagai sumber pendanaan. Terpidana bukan saja berada di LP, tetapi juga berada di tahanan Kejaksaan Agung dan Kepolisian, disisi lain LP juga dijejali dengan tahanan baik dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan. Keadaan demikian makin memperparah keadaan di LP, dan semakin menjauhkan LP dari cita-cita sebagai lembaga pemasyarakatan.
Keterbatasan anggaran menjadikan sebutan hotel pordeo hanya tinggal istilah, hampir semua proses ada ongkosnya. Pembangunan LP baru, walaupun kelihatan modern, sudah jauh meninggalkan konsep lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan haruslah diartikan bukan hanya dari segi fisiknya belaka, melainkan juga dari sisi pembinaannya secara utuh. Hak-hak narapidana sesuai dengan perundangan dan peraturan yang ada perlu ditinjau kembali pelaksanaannya, agar sesuai dengan falsafah dan konsep pemasyarakatan yang kita anut.
Dalam menjalankan proses reintegrasi sosial, narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga), Asimilasi, PB (Pembebasan Bersyarat), dan CMB (Cuti Menjelang Bebas), tetapi kenyataannya proses dan administrasi mendapatkan hak-hak tersebut ruwet, serta memakan waktu dan ongkos. Sehingga pelaksanaannya terhambat, misalnya di LP Cipinang dalam dua tahun terakhir ini hampir tidak ada yang menjalankan hak asimilasi. Untuk terpidana kasus-kasus tertentu, hak-hak narapidana seperti diatas termasuk remisi, telah dikebiri lagi dengan keluarnya PP 28/2006, tanggal 28 Juli 2006.
Langkah yang mendesak untuk dilakukan dalam waktu dekat untuk memperbaiki keadaan LP, adalah mengurangi huniannya. Pertama - memberikan segera hak PB dan CMB pada waktunya, tanpa prosedur yang berbelit-belit dan tanpa ongkos. Menghilangkan berbagai peraturan yang justru mempersulit pemberian hak tersebut. Kedua  segera memberlakukan hukuman berupa kerja sosial, bagi terpidana dibawah 6 bulan, yang sudah dsejak 6 bulan yang lalu idengung-dengungkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Ketiga  meninjau kembali seluruh PP, Kepres, Kepmen sampai Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan, agar tidak bertentangan dengan UU 12 tahun 1995. Keempat  mengevaluasi kembali disain dari LP baru.

Penulis adalah mantan narapidana, Juru Bicara NAP!  Narapidana Indonesia
Dimuat di Harian Kompas tgl. 19 Mei 2007


webmaster