IPTEK,INDUSTRI DAN SDM

You are not logged in
You are here: home  -  presentation  -  show presentation
Login
email

Password

 
I forgot my password.
please send me a new one.

August 2014
sun mon tue wed thu fri sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
jul  |  sep

Google Search

IPTEK,INDUSTRI DAN SDM
creator: Rahardi Ramelan
category: Papers
create date: 2004-08-26
user group:
role: all
Show Topic

IPTEK,INDUSTRI DAN SDM


Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Industrialisasi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

LANDASAN PEMBANGUNAN DAYA SAING NASIONAL

DALAM ERA GLOBALISASI *)

PENDAHULUAN

Dewasa ini masyarakat dunia tengah bersiap-siap memasuki abad baru, abad ke-21. Banyak kalangan berpendapat bahwa dalam abad mendatang umat manusia akan mengalami perubahan tatanan kehidupan yang cepat dan mendasar, yang dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Tanda-tanda ke arah itu telah mulai dirasakan terutama dalam dasawarsa terakhir abad ke-20. Batas-batas antara negara sudah terlewati dengan adanya arus informasi yang semakin bergerak bebas setiap saat dengan jangkauan yang makin meluas ke seluruh penjuru dunia. Pergerakan arus informasi ini telah mendorong perekonomian dunia semakin terintegrasi. Sebab arus informasi ini telah mendorong semakin cepatnya pergerakan arus manusia dan barang yang telah dimungkinkan oleh berkembangnya sektor transportasi, tetapi juga memudahkan perpindahan arus modal, baik antar kawasan maupun antar negara.

Dengan pergaulan antar bangsa yang makin terbuka tersebut, maka tiap-tiap negara harus bersaing keras untuk mendapatkan modal bagi pembangunannya. Selanjutnya investasi yang dilakukan harus menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar, baik pasar dalam negeri maupun internasional. Hanya dengan demikian kemajuan bangsa dapat terus berlangsung.

Dalam suasana yang demikian itu, bangsa Indonesia memasuki abad ke-21 dengan tekad untuk menjadi bangsa yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. Untuk mewujudkan tekad bangsa yang demikian itu, dengan memperhatikan perkembangan dunia seperti diuraikan di atas, tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia selain dengan sekuat tenaga meningkatkan daya saing nasional. Dalam jangka pendek, peningkatan daya saing antara lain dapat ditempuh dengan meningkatkan efisiensi perekonomian melalui penghapusan berbagai hambatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Dalam jangka yang lebih panjang, yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development), diperlukan peningkatan produktivitas nasional secara terus-menerus. Paling tidak ada dua unsur utama yang berpengaruh pada peningkatan produktivitas tersebut, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta pengembangan sumber daya manusia. Dengan penguasaan iptek dan sumberdaya yang andal, maka kemampuan untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi dari sumber daya yang terbatas akan semakin meningkat. Selain itu, kedua unsur tersebut tidak mengalami "depresiasi" dan justru makin berkembang dengan bertambahnya waktu, sehingga memungkinkan pembangunan yang berkesinambungan.

AGENDA PEMBANGUNAN DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI

Globalisasi ekonomi telah semakin memperluas jangkauan kegiatan ekonomi sehingga tidak lagi terbatas pada suatu negara. Kemajuan teknologi, khususnya dalam teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah memungkinkan arus orang, barang, jasa dan informasi bergerak dengan jauh lebih cepat, dalam jumlah semakin besar dan dengan biaya yang semakin murah. Konsekuensi proses globalisasi ekonomi tersebut sangat besar terhadap negara manapun. Kegiatan produksi dapat dilakukan dimanapun, dengan bahan mentah atau setengah jadi dari manapun dan untuk dipasarkan dimanapun juga. Dengan demikian, kegiatan apapun yang dilakukan di suatu negara tidak dapat lagi didasarkan semata-mata atas standar lokal tetapi juga dengan standar internasional

Ekonomi nasional akan makin terintegrasi ke dalam ekonomi global. Persaingan nanti bukan lagi antar negara, tetapi antar unit produksi di seluruh negera. Hal ini karena dalam ekonomi global pengertian asal muasal suatu produk akan menjadi kabur, tetapi merupakan rangkaian unit-unit produksi yang mata rantai proses produksinya berada di berbagai penjuru dunia. Di kawasan Asia Pasifik, semua itu akan terjadi pada tahun 2020. Di kawasan Asia Tenggara bahkan lebih cepat lagi, yaitu tahun 2003.

Liberalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai upaya untuk lebih membuka diri dengan melepaskan hambatan-hambatan perdagangan berupa tarif dan nontarif. Banyak bukti yang menunjukan bahwa negara-negara yang menempuh alur ekonomi pasar mampu meraih kemajuan lebih besar dibanding negara-negara dengan sistem ekonomi lain. Perdagangan bebas diperkirakan akan membawa manfaat bagi semua negara. Manfaat langsungnya adalah berupa perdagangan yang meningkat akibat penurunan tarif bea masuk. Sedangkan manfaat tak langsungnya, adalah peningkatan pendapatan dan daya beli konsumen. Diyakini bahwa dampak positifnya lebih besar dibanding dampak negatifnya yang terkonsentrasi pada cabang-cabang industri tertentu yang mengalami kesulitan akibat persaingan yang meningkat.

Krisis keuangan yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, dan bahkan bekembang lebih luas dan dalam lagi menjadi krisis yang menyangkut segenap segi kehidupan bangsa, tentu merubah titik awal dari perjalanan jangka panjang tersebut. Namun arah perjalanan dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu tersebut kiranya tetap sama, yang pada intinya berpangkal pada arus globalisasi. Oleh karena itu, meskipun dewasa ini segenap daya dan upaya diarahkan untuk secepat-cepatnya membawa bangsa keluar dari krisis, arah perjalanan bangsa menyambut milenium baru tetap diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, segenap kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh negara harus ditujukan ke arah membangun pertumbuhan yang serasi dengan pemerataan dan keadilan. Kebijaksanaan ekonomi, baik makro maupun sektoral dan regional harus secara terpadu mengupayakan agar ekonomi rakyat yang lemah dan tertinggal itu dapat secepatnya dibangkitkan sehingga menjadi lapisan ekonomi kecil dan menengah yang tangguh.

Penetapan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai agenda pertama tidak berarti kita apriori memusuhi usaha besar. Tekad membangun ekonomi rakyat jangan dikesankan sebagai sikap anti usaha besar. Usaha besar itu sendiri, kita perlukan untuk menjadi mata lembing kita di pasar dunia. Usaha besar diperlukan untuk bersaing di pasar internasional dan mengembangkan kekuatan teknologi dalam dunia bisnis dan industri nasional. Pengembangan usaha skala besar tidak perlu dihalangi, sepanjang tidak merugikan pembangunan usaha menengah dan kecil dan bahkan menunjangnya, dan tidak memerlukan dukungan fasilitas dan sumberdaya pemerintah yang dapat mengurangi sumber daya yang seharusnya kita alirkan untuk pembangunan usaha skala kecil dan menengah. Bagi usaha skala besar yang dibutuhkan sebenarnya adalah deregulasi agar membuat mereka memiliki daya saing lebih tinggi dibanding kekuatan-kekuatan besar dari luar.

Agenda kedua pembangunan dalam menghadapi liberalisasi adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). SDM yang menguasai iptek merupakan faktor penentu keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang sangat diperlukan untuk memenangkan persaingan pasar dalam era liberalisasi ini. Agenda ini mendukung pendekatan knowledge based-economy yang ditempuh dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Perangkat kelembagaan baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan harus dapat menimbulkan sinergi sehingga kualitas SDM Indonesia dapat menjadi andalan dalam pembangunan. Pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan serta di bidang budaya untuk membangun angkatan kerja yang berdisiplin dan bekerja keras merupakan prioritas. Kesemua ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Pembangunan SDM dan iptek bukan semata-mata diartikan sebagai pembangunan nilai-nilai materialnya. Yang lebih mendasar lagi adalah pembangunan dari sisi budaya. Penguasaan iptek hanya dapat tumbuh subur jika berakar kuat dalam budaya bangsa. Dengan demikian membangun budaya bangsa yang terbuka terhadap perubahan, akrab dengan sikap yang rasional dan obyektif, menghargai dan merangsang serta mengembangkan suasana kreatif dan inovatif, merupakan prasyarat bagi berkembangnya SDM berkualitas yang berkadar iptek tinggi.

Iptek dikembangkan bukan hanya oleh akal tetapi juga harus dibimbing oleh hati nurani. Bimbingan hati nurani itu tercermin dalam nilai-nilai moral, yang norma-normanya menjadi pedoman perilaku yang dinamakan etik. Maka moral dan etik sangat penting pula dalam pengembangan budaya iptek. Moral dan etik tumbuhnya tidak lain adalah di atas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian kalau dikaji lebih lanjut, akan kemajuan umat manusia tidak lain adalah nilai-nilai kemanusiaan yang dasarnya adalah nilai-nilai spiritual.

Agenda ketiga adalah pembangunan dan pembaharuan kelembagaan dan segenap pranatanya. Lembaga-lembaga kita baik sosial maupun ekonomi memerlukan pembaharuan agar dapat menyesuaikan dengan proses perubahan besar yang sedang terjadi. Di semua lini perlu ada peninjauan kembali dan pemutakhiran sistem kelembagaan, jika tidak, akan menghambat perkembangan kemajuan. Baik itu birokrasi pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, lembaga dan sistem hukum, maupun organisasi politik dan kemasyarakatan, serta lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Hal ini merupakan upaya peningkatan dan pengembangan akumulasi social capital. Dalam proses tersebut kita harus merenovasi tatanan nilai, peraturan perundangan, kelembagaan, organisasi dan unsur-unsur lainnya secara terus-menerus sesuai dengan perubahan zaman. Upaya ini memiliki kaitan erat dengan agenda lain terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dan perkembangan iptek. Prinsipnya adalah bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan baru, teknologi baru, atau nilai-nilai baru yang terus berkembang untuk digunakan sebagai landasan dalam proses investasi dan social capital.

Agenda keempat adalah intervensi pemerintah yang tepat (smart intervention). Telah diketahui bahwa peran pemerintah di negara manapun tetap merupakan faktor penentu karena dalam prakteknya mekanisme pasar tidalah dapat menyelesaikan keseluruhan masalah. Melalui perangkat kebijaksanaan fiskal dan moneter yang tepat pemerintah dapat mendorong proses peningkatan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi yang makin berkeadilan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa alokasi sumber daya ekonomi yag diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar tidak selalu memberi hasil yang optimal, misalnya dalam bentuk nilai tambah, lapangan kerja atau ekspor. Oleh sebab itu perlu diadakan reorientasi terhadap penerapan berbagai perangkat kebijaksanaan agar lebih berorientasi kepada golongan ekonomi yang lemah dan tertinggal.

Agenda kelima adalah penelitian dan pengembangan. Peningkatan daya saing harus didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan yang menunjang. Kecenderungan yang harus kita perhitungkan adalah, akibat kemajuan teknologi dan teknik serta strategi pemasaran, dewasa ini daur hidup suatu produk relatif singkat. Konsumen sudah makin tinggi seleranya dan menuntut produk yang makin terspesialisasikan dengan mutu yang tinggi. Kemakmuran yang meningkat menyebabkan barang-barang yang berkualitas mempunyai pasar yang baik. Oleh karena itu konsumen yang makin canggih menuntut selain mutu produk yang makin tinggi juga teknik serta strategi pemasaran yang canggih pula. Dengan demikian teknik produksi, desain, standarisasi, dan teknik serta strategi pemasaran, perlu terus dikembangkan oleh dunia usaha kita. Untuk itu pula kita perlu mengembangkan iklim agar dunia usaha mampu dan terangsang melakukan penelitian dan pengembangan. Di negara-negara maju, dan juga dinegara-negara industri baru, kegiatan penelitian dan pengembangan sangat besar peranannya dan mendapat dukungan yang luas baik dari pemerintah maupun dunia usaha.

Agenda keenam yaitu penyediaan infrastruktur. Ketangguhan daya saing suatu negara tergantung pula pada tersedianya prasarana dasar yang memadai. Prasarana dasar itu, seperti jalan, pelabuhan, jembatan, irigasi, tenaga listrik, telekomunikasi, selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan kebutuhan yang makin meningkat maka dana pemerintah tidak lagi memadai untuk menyediakan berbagai kebutuhan itu. Selain itu pemerintah juga harus mencurahkan perhatian lebih besar pada bidang-bidang pembangunan sosial, upaya pemerataan, dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu penyediaan berbagai prasarana dasar dan jasa publik lainnya oleh sektor swasta menjadi sangat penting. Sektor swasta harus dipacu dan didorong untuk menangani hal ini, namun dengan perangkat pengamanan kepentingan masyarakat umum.

Hal yang terakhir ini amat penting, oleh karena dengan alasan yang cukup kuat banyak ahli dan tokoh masyarakat yang mengkhawatirkan lepasnya kendali pemerintah terhadap gurita usaha besar, jika sistem prasarana yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat lepas dari penguasaan pemerintah.

Agenda ketujuh adalah kebijaksanaan makro yang kukuh. Dalam upaya memecahkan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi serta memanfaatkan peluang yang timbul dalam memenangkan persaingan di pasar global maka landasan kebijaksanaan ekonomi makro harus kukuh dan mampu bertahan terhadap potensi goncangan baik yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan sehingga menghasilkan peningkatan efisiensi dan produktivitas yang tinggi, pembangunan ekonomi perlu menggunakan pendekatan resource-based economy, knowledge-based economy, dan community-based economy,. Resource-based economy mensyaratkan bahwa pembangunan ekonomi di suatu daerah harus selalu memperhatikan lokal spesifik dalam arti mengutamakan potensi sumber daya, khususnya sumber daya alam, daerah tersebut. Knowledge-based economy berarti bahwa pembangunan suatu ekonomi harus memanfaatkan potensi kemampuan sumber daya manusia setempat. Sementara itu community-based economy mensyaratkan bahwa masyarakat setempat harus berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Pendekatan knowledge-based economy dan community-based economy berarti pula menempatkan lapisan menengah profesional (insinyur, dokter, lawyer, ekonom dan lain-lain) menjadi kekuatan ekonomi yang penting.

Mengingat adanya ketidakseimbangan dalam pemilikan sumber daya pembangunan, produktivitas, dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang usaha di antara para pelaku ekonomi dalam dunia usaha nasional, maka kepemihakan pemerintah kepada golongan ekonomi yang relatif tertinggal yaitu pengusaha kecil pelaku ekonomi rakyat sangat diperlukan dalam rangka memberdayakannya.

Kesemuanya itu adalah pekerjaan besar yang menjadi tantangan bangsa ini dalam menyongsong hari depan. Secara kebetulan proses ini terjadi pada saat bangsa Indonesia baru saja menyelesaikan suatu tahap dalam perjalanan panjang pembangunan dalam memasuki tahap baru. Ini merupakan kesempatan baik untuk memperbaharui keseluruhan paradigma pembangunan yang mungkin telah berhasil baik di masa lalu, tapi mungkin tidak serasi dan harmonis lagi di masa depan. Mengoreksi jika ada kekurangan dan kekeliruan serta mengembangkan jalan baru sesuai hakikat tantangan yang dihadapi di masa depan, agar menjamin bahwa pembangunan senantiasa mengarah pada tujuan yang dicita-citakan.

KRISIS EKONOMI : TITIK AWAL MENUJU KEBANGKITAN INDONESIA BARU

Agenda-agenda pembangunan seperti di uraikan di atas semakin terasa relevansinya dengan krisis ekonomi yang akhir-akhir ini dihadapi. Pembangunan ekonomi yang telah dengan susah payah di bangun selama sekitar tiga dasa warsa, ternyata tidak cukup kuat menghadapi krisis keuangan internasional. Hal ini dikarenakan struktur ekonomi yang kurang memperhatikan peranan usaha menengah dan kecil yang relatif lebih tahan terhadap gejolak, kelembagaan yang rentan terhadap gejolak, dan intervensi pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan yang kurang tepat dan konsisten di awal krisis. Untuk lebih memperjelas hal ini, berikut disampaikan kondisi pra-krisis dan kronologis terjadinya krisis, antara lain :

- Pendapatan per kapita yang meningkat dari sekitar US $ 70 pada tahun 1969 menjadi US$ 1.155 pada tahun 1996;

- Jumlah penduduk miskin yang berkurang dari sekitar US $ 70 juta orang atau 60 persen dari seluruh penduduk pada tahun 1970 menjadi sekitar 22,5 juta orang atau sekitar 11,3 persen dari seluruh penduduk pada tahun 1996;

- Sejak tahun 1991, sumbangan sektor industri terhadap produk domestik Bruto (PDB) telah melampaui sumbangan sektor pertanian, yaitu dengan perbandingan 20,8 persen dan 19,6 persen, dan peranan sektor industri dalam PDB meningkat terus dari 22,5 persen pada tahun 1993 menjadi 25,5 persen pada tahun 1996;

- Struktur lapangan kerja, walaupun tidak secepat perubahan dalam pangsa PDB, bergeser dari sektor produksi agraris ke sektor produksi nonagraris dan jasa dengan muatan teknologi yang lebih besar. Pada tahun 1980 sektor petanian masih menampung 55,9 persen dari seluruh pekerjaan (angkatan kerja yang berkerja), dan sisanya berkerja di sektor industri dan sektor lainnya. Pada tahun 1995 pekerja di sektor pertanian menurun menjadi 43,9 persen, sedangkan di sektor industri dan jasa meningkat menjadi 56,1 persen

Kondisi yang demikian itu sangat menarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan 6 hari setelah krisis melanda Thailand (yang mengambangkan nilai tukar pada tangal 2 Juli 1998), masyarakat internasional belum menganggap Indonesia akan memasuki krisis. Kredit ranting Indonesia di berbagai lembaga internasional utama tidak menunjukkan adanya perubahan, indeks pasar modal justru mencapai puncaknya, premium untuk tingkat suku bunga tidak berubah, survai pada dunia swasta menunjukkan keyakinan para pelaku pasar terhadap masa depan perekonomian Indonesia yang cerah.

Namun krisis keuangan regional meluas dengan diambangkannya secara penuh peso Filipina, Indonesia berupaya meredam gejolak nilai tukar rupiah dengan memperlebar pita interventasi dari 8% menjadi 12%. Hasil pelebaran pita intervensi tersebut ternyata berbeda dengan yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Dari tahun 1994 sampai dengan sebelum 11 Juli 1997, telah dilakukan 5 kali pelebaran intervensi yang menghasilkan menguatnya nilai rupiah. Tetapi pelebaran investasi pada 11 Juli 1997 diikuti melemahnya (depresiasi) nilai rupiah dengan cepat (meskipun sudah diupayakan untuk mengangkat nilai rupiah mula-mula melalui forward market dan kemudian di spot market) dan pada akhirnya, untuk menghindari habisnya cadangan devisa pada tanggal 14 Agustus 1997 rupiah diambangkan penuh.

Keadaan tersebut diatas mula-mula disebabkan oleh kekhawatiran manajer dana internasional (managers of internasional mutual funds and hedge funds) terhadap perekonomian regional Asia Timur secara keseluruhan sehingga terjadi penarikan dana besar-besaran dari kawasan ini. Akibat dari depresiasi rupiah yang ditimbulkan oleh penarikan dana tersebut, dengan banyaknya hutang jangka pendek swasta yang tidak di-hedge (yang pada umumnya merupakan perusahaan berskala besar), potensi kerugian dari posisi hutang tersebut menjadi semakin besar. Perusahaan tersebut berlomba-lomba mendapatkan dolar sehingga permintaan terhadap dollar meningkatkan tajam. Sementara di sisi suplai terhambat karena banyak kreditor yang khawatir akan adanya default sehingga enggan mengucurkan dana pinjaman baru. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran ini mengakibatkan rupiah melemah lebih jauh.

Sementara itu untuk mencegah terus melemahnya nilai Rupiah, diterapkan kebijaksanaan fiskal dan moneter yang ketat untuk mengendalikan pertambahan jumlah uang beredar sehingga diharapkan dapat menurunkan permintaan dollar dan memperkuat nilai Rupiah.

Di satu sisi, kebijaksanaan moneter yang ketat menghambat penarikan dana besar- besaran dari perbankan tetapi disisi lain, mempersulit perbankan menyalurkan pinjaman. Hasil akhirnya, dengan kondisi perbankan yang sesungguhnya cukup rapuh (karena tidak diterapkannya prudent banking management seperti dilanggarnya Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan ekspansi kredit yang tidak hati-hati sehingga banyak kredit macet), menyebabkan dunia perbankan mengalami kesulitan.

Gambaran di atas menunjukan suatu contoh betapa rapuhnya kelembagaan, baik itu institusi pemerintah seperti dalam penegakkan peraturan perundang-undangan maupun institusi swasta seperti kehati-hatian dalam melakukan investasi, sehingga rentan terhadap gejolak. Struktur ekonomi yang lebih "berat" ke usaha skala besar juga mengurangi ketahanan ekonomi. Contoh diatas juga menunjukan betapa sulit bagi pemerintah untuk melakukan suatu smart intervention.

Meyadari keadaan tersebut, pemerintah pada bulan September 1997 telah berupaya peluncurkan program pemulihan yang lebih menyeluruh, tidak hanya mengandalkan kebijaksanaan fiskal dan moneter saja tetapi juga langkah-langkah untuk mempercepat deregulasi sektor riil. Berbagai langkah tersebut kemudian dimantapkan dengan program IMF yang untuk pertama kali disepakati pada bulan Oktober 1997. Program tersebut dari waktu ke waktu terus disempurnakan.

Jika ditilik dari pelaksanaan program stabilisasi pemulihan ekonomi yang berkembang dari waktu ke waktu, secara prinsip ada lima unsur yang melandasinya yaitu (i) kerangka makro yang kuat untuk menstabilkan nilai rupiah yang pada gilirannya akan menyumbangkan pada penurunan laju inflasi dan tingkat suku bunga, (ii) strategi yang komprehensif untuk restrukturisasi sektor keuangan, termasuk penghentian operasi bank-bank yang insolvent, (iii) restrukturisasi perusahaan, termasuk restrukturisasi hutangnya, (iv) penanggulangan dampak krisis pada masyarakat, termasuk pemberian susbsidi dan program jaring pengaman sosial, serta (v) reformasi struktural yang luas, baik untuk sektor publik maupun swasta, menuju good governance.

IPTEK, KEBUDAYAAN, DAN INDUSTRIALISASI :

Kemajuan, yang sering diartikan sebagai modernisasi, menjanjikan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan materiil melalui teknologi, dan meningkatan efektivitas bermasyarakat melalui penerapan organisasi yang berlandaskan pertimbangan rasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan dari suatu bangsa tergantung pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Dengan penghargaan iptek pula manusia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dibayangkan.

Globalisasi membuat kesempatan untuk memperoleh iptek baru menjadi lebih besar. Namun, untuk dapat meningkatkan kemampuan ini, perlu dibangun daya adaptasi, asimilasi, dan kreativitas masyarakat yang kompatibel dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk tumbuhnya dan berkembangnya iptek dalam masyarakat dan bangsa indonesia. Oleh karena itu, persoalan yang fundamental adalah meningkatkan kemampuan (capability) individu dan masyarakat indonesia secara keseluruhan untuk beradaptasi, berasimilasi, dan berinovasi dalam bidang iptek.

Adanya kesenjangan yang tinggi dalam hal kemampuan mengasimilasikan iptek antar masyarakat atau antarbangsa akan menghambat terjadinya proses konvergensi kemajuan antar bangsa sebagaimana yang di diharapkan dengan adanya globalisasi. Di sinilah terletak persoalan mendasar yang sedang dan akan terus dihadapi apabila kita tidak mampu mengembangkan kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek. Peningkatan kemampuan asimilasi dan inovasi dalam upaya ini pada dasarnya adalah peningkatan kemampuan menuntut adanya perubahan dalam kebudayaan, mengingat teknologi itu adalah bagian dari kebudayaan.

Dalam menyongsong era globalisasi ini, perlu adanya sikap yang didasari atas fakta bahwa tidak ada data yang mendukung bahwa bangsa tertentu atau suku tertentu memiliki monopoli atas kreativitas. Semua manusia, tidak pandang latar belakang suku atau bangsa, memiliki potensi untuk maju. Persoalannya sampai sejauh mana terdapat kebudayaan masyarakat yang memberikan nilai tinggi kepada perubahan iptek yang dibicarakan. Hal ini jelas memiliki kaitan erat dengan konsepsi masyarakat tentang kemajuan (progress) karena hal inilah yang menjadi pendorong utama untuk inovasi iptek. Persoalan yang mendasar adalah meletakan pilihan apa yang dimaksud dengan kemajuan. Pilihan ini bukanlah pilihan individu, melainkan pilihan masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam.

Globalisasi Sebagai Arus Perubahan Budaya

Citra sebagai subjective knowledge, yaitu segala sesuatu yang di percayai kebenarannya, sangat menentukan prilaku manusia. Globalisasi akan membangun citra dunia yang akan dipercayai kebenarannya, yang berbeda dengan citra-citra sebelumnya. Pengaruh yang sangat kuat dari globalisasi ini adalah melembaganya citra baru, yaitu perdagangan bebas akan pemberikan kesejahteraan antarbangsa yang makin konvergen dan meningkat.

Dengan demikian, dunia baru yang segera datang adalah dunia perdagangan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni yang tanpa mengenal batas-batas pemerintahan ataupun batas-batas geografis. Pembatas yang ada hanya kemampuan bersaing baik dalam negeri maupun dipasar internasional dengan para pengusaha negara lain. Citra budaya proteksi, yang dulu pernah menjadi argumen untuk meningkatan kemampuan ekonomi nasional, sekarang sudah digeser dengan citra budaya baru, yaitu pentingnya meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan iptek bangsa sebagai prasyarat untuk berhasilnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, globalisasi akan menjadi "miliki kita" hanya jika kita berhasil membangun kebudayaan bangsa yang bertumpukan pada peningkatan kemampuan bersaing, dan bukan pada ketergatungan atau proteksi.

Dalam lingkungan seperti itu, mobilitas barang dan jasa, serta manusia dan modal, akan mengalir sesuai dengan "the best use" dari sumber daya (resources) yang tersedia. Namun, Walaupun daya saing menjadi instrumen untuk meningkatan kemampuan individu dan masyarakat dengan keseluruhan, maka kemitraan menjadi sisi lain yang bahkan dapat menjadi lebih penting daripada daya saing. Kemitraan merupakan alat keberlanjutkan globalisasi mengingat kemitraan adalah operasionalisasi nilai keadilan, kepercayaan, dan kejujuran. Dengan asas kemitraan, bisnis bukan sekedar mencari untung yang sebesar-besarnya, apalagi kalau harus merugikan orang lain, tetapi bisnis harus bernafaskan semangat untuk meningkatkan kepentingan bersama. Kemitraan merupakan landasan untuk mencapai suasana yang harmonis.

Terbentuknya kebudayaan sebagai "a way af thinking, feeling, and believing" merupakan suatu proses yang berjalan cukup panjang. Budaya merupakan proses historis dan selektif di mana manusia, memberikan reaksi baik terhadap perubahan internal maupun eksternal. Dengan demikian, kebudayaan pada dasarnya adalah suatu desain sistem kehidupan yang terwujud secara ko-evolutif atau secara historis dan selektif, yang dipahami dan dipedomani bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu pula latar belakang kebudayaan merupakan aset yang perlu digunakan sebagai titik masuk dalam upaya pembangunan, khususnya dalam era globalisasi, agar pembangunan ini memberikan makna terhadap manusia dan kemampuan, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai kelompok.

Nilai merupakan bagian yang tidak terpisah dari kebudayaan. Untuk dapat mengurangi arus globalisasi dengan berhasil di perlukan tatanan nilai yang sesuai. Nilai adalah suatu yang ideal yang memiliki dimensi agama, etika, atau moral. Industrialisasi dalam era globalisasi ini perlu dilandasi oleh tatanan nilai yang kukuh. Landasan nilai pembangunan bangsa indonsia berpedoman pada cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam fasafah negara UUD 1945, dan garis-garis besar Haluan Negara (GBHN). Nilai-nilai tersebut diperlukan agar tidak ditempuh arah pembangunan yang keliru. Pada kesempatan ini, tidak akan diuraikan nilai-nilai dasar tersebut karena sudah menjadi kewajiban bersama untuk mengetahui, menghayati, dan menerapkannya dalam pembangunan nasional.

Walaupun globalisasi menerpa seluruh sendi kehidupan bangsa, pembahasan selanjutnya akan dibatasi pada globalisasi ekonomi dan kaitannya dengan globalisasi di bidang iptek, mengingat hal ini merupakan pemicu dan pemacu bagi adanya dorongan arus globalisasi yang sedang berlangsung.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IPTEK DALAM JANGKA PANJANG UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU DAN MANDIRI

Pengembangan Iptek

Eksistensi iptek dalam suatu masyarakat merupakan kekayaan budaya yang penting bukan hanya bagi masyarakat yang bersangkutan, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dari mana asal-muasal suatu teknologi baru (the origin of new technology) masih merupakan ajang perdebatan dan sebagai subjek penilaian yang menarik. Persoalan yang belum tuntas jawabanya adalah menjawab pertanyan apa yang membangkitkan kreativitas seorang individu. Walaupun jawaban pasti belum di ketahui (we are exploring the unknown). Oleh karena itu, kemajuan dalam iptek ini akan sangat ditentukan oleh keberadaan kebudayaan yang menghidupkan dan mendukung semangat untuk mengeksplorasi dunia yang belum diketahui itu. Dan inilah yang dinamakan "melakukan penelitian atau meneliti" Hal ikhwal penelitian ini biasanya disebut riset. Dipandang dari sudut budaya, perkembangan iptek suatu masyarakat atau suatu bangsa dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan faktor-faktor berikut.

Pertama, konstelasi nilai-nilai dalam masyarakat atau bangsa dan komitmen masyarakat secara keseluruhan yang menyalurkan motivasi untuk mendukung, menyakini, atau menerapkan iptek dalam pelbagai derajat serta jenis penggunaannya.

Kedua, kemampuan sistem iptek nasional dalam menghasilkan dan memasarkan hasil-hasil penelitiannya serta mendorong penerapannya secara efesien dan efektif dalam seluruh bidang kehidupan.

Ketiga, struktur lembaga-lembaga yang bergerak di bidang iptek yang menjembatani proses kreatif dan inovatif para penelitinya.

Sampai sejauh mana peneliti dan pekerjaan meneliti merupakan suatu profesi penting adalah produk dari suatu kebudayaan. Meneliti itu sendiri memiliki tradisi tersendiri sehingga tanpa adanya tradisi itu, peneliti dan kegiatan meneliti dipandang sebagai profesi dan aktivitas yang sama dengan jenis pekerjaan lain. Tradisi meneliti melembaga di negara-negara maju, salah satu ciri tradisi tersebut adalah kehidupan dunia penelitian dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mencapai tingkat efesien dan efektivitas dalam memanfaatan sumberdaya yang langka dalam segala bentuk kehidupan umat manusia. Tradisi yang berkembang di kalangan mereka tiada henti-hentinya menuntut dihasilkannya produk atau proses baru yang lebih baik dan lebih murah.

Dalam konteks budaya seperti itu, peran dan fungsi peneliti serta profesi lainnya dalam bidang iptek telah secara riil mendapat tempat yang terhormat dalam masyarakat dan negara. Sekali peran dan fungsi tersebut melembaga, maka iptek memiliki potensi untuk berkembang, mengingat dengan melembaganya tradisi tersebut akan terwujud sekelompok masyarakat yang secara riil memiliki profesi di bidang iptek.

Persoalan mendasar dalam hal ini bukanlah ada atau tidak adanya organisasi secara legal formal, tetapi apakah telah tumbuh dan berkembang organisasi dengan semangat serta perilakunya yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan untuk tumbuh dan berkembangnya suatu kehidupan akdemis sebagai landasan berkembangnya iptek. Oleh karena itu, perlu dilakukan otokritik dan evaluasi secara jujur, objektif dan terbuka, tetapi tetap berlapang dada terhadap apa-apa yang telah dilakukan dalam bidang organisasi organisasi iptek ini. Sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukannya, sebelum kita terlambat, dalam rangka mengahadapi globalisasi dewasa ini.

Masalah-masalah Pembangunan iptek

Percepatan perkembangan iptek juga akan dhadapkan pada banyak masalah. Pertama, yang harus diselesaikan adalah pilihan kebijaksanaan yang sesuai bagi pengembangan iptek. Apakah kebijaksanaan iptek dewasa ini sudah sesuai dengan tantangan dan permasalahan pembangunan?, Harus selalu diingat bahwa disamping untuk meningkatkan produktivitas maka kebijaksanaan untuk penerapan dan pengembangan iptek perlu pula diarahkan untuk mencari pemecahan masalah-masalah besar yang masih harus dihadapi dalam pembangunan jangka panjang mendatang seperti pengangguran, kemiskinan, pembangunan daerah terbelakang seperti kawasan timur Indonesia, dan berbagai ketimpangan sosial lainnya. Dengan perkataan lain, pengembangan iptek harus terarah pula pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Kedua, perlu dipikirkan strategi pengembangan iptek yang tepat, baik dalam arti hasilnya, prosesnya maupun peran serta dari para pelaku iptek, khususnya para peneliti yang juga perlu dipikirkan seperti sejauh mana ketersediaan dana, tenaga, fasilitas riset dan teknologi yang ada baik dalam jumlah kualitas maupun penyebarannya antara sektor dan antar wilayah dalam mendukung kegiatan pembangunan iptek. Demikian pula halnya dengan optimalisasi dalam pendayagunaan berbagai sumber daya tersebut.

Masalah ketiga adalah di sektor produksi. Pada umumnya kegiatan produksi di Indonesia belum sampai pada tahap rancang bangun rekayasa dan penguasaan teknik produksi yang memadai untuk dapat menyerap perkembangan teknologi dan mengitegrasikan kedalam kegiatan produksi itu sendiri. Sebagian besar dari proses pengalihan teknologi yang terjadi baru sampai pada pemanfaatan kemajuan teknologi yang terkandung dalam berbagai peralatan yang digunakan.

Masalah keempat yang perlu dipikirkan bersama adalah ragam kegiatan penelitian dan pengembangan. Sekalipun di tingkat nasional telah dilakukan berbagai investasi untuk mengembangkan lembaga-leMbaga litbang, laboratorium penelitan, dan pusat-pusat pelayanan teknologi, namun dampaknya terhadap perkembangan industri khususnya dan dunia usaha umumnya belum meluas. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan antara kalangan industri dan dunia usaha, serta lembaga-lembaga litbang masih sangat lemah.

Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Jangka Menengah

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, pembangunan nasional dalam jangka menengah perlu menempuh pokoK-pokok kebijasanaan berikut ini : (1) mengembangkan nilai-nilai iptek dan membentuk budaya iptek di masyarakat; (2) mendorong kemitraan riset; (3) mempercepat upaya manufaktur progresif; (4) meningkatkan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam penguasan iptek; (5) meningkatkan kualitas, kuantitas, dan komposisi sumber daya manusia iptek; dan (6) mengembangkan penataan dan pengelolaan kelembagaan iptek.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kebijaksanaan pengembangan nilai-nilai iptek dan budaya iptek di masyarakat adalah untuk memanfaatkan potensi nilai-nilai budaya bangsa guna mendorong pengembangan nilai dan budaya iptek di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dmasyarakatkan nilai-nilai iptek sedini mungkin, baik melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat, dengan menekankan pada usaha untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, menyebarluaskan pemahaman dan penerapan asas iptek. Yang juga tidak kalah penting adalah mengembangkan penghargaan terhadap ilmuan yang berprestasi, serta memadukan nilai-nilai kemanusiaan, seni, dan budaya di satu sisi dan iptek di sisi lain.

Nilai dan budaya iptek dalam masyarakat akan makin berkembang apabila pelaku iptek yang mengembangkan iptek makin meluas dan meningkat. Meluasnya upaya pengembangan iptek yang terjadi, apabila kemitraan riset antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peran pembiayaan oleh masyarakat dalam mengembangkan iptek juga berkembang. Apabila pada saat ini diperkirakan sekitar 80 persen dari total biaya kegiatan penelitian dan pengembangan berasal dari pemerintah, maka diharapkan pada tahun 2018 akan terjadi pergeseran peran pembiayaan pemerintah menjadi hanya 20-30 persen. Demikian pula, apabila pada saat ini sekitar 70 persen biaya kegiatan iptek tersebut dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan di lembaga-lembaga pemerintah, maka pada tahun 2018 diharapkan 60-70 persen dari total biaya kegiatan iptek dipergunakan untuk swasta/masyarakat untuk meningkatkan mutu produk dan mutu proses produksi agar meningkatkan daya saing di pasar internasional. Pergeseran tersebut diharapkan akan menimbulkan jumlah biaya kegiatan pengembangan iptek dari yang saat ini sekitar 0,3 persen terhadap PDB menjadi sekitar 2 persen pada tahun 2018.

Pengembangan kemitraan diperlukan untuk melakukan transformasi kemampuan iptek melalui upaya manufaktur progresif di lingkungan industri. Upaya demikian perlu agar kemajuan iptek tidak dilandaskan hanya pada sumber daya alam dan tenaga kerja murah, tetapi juga dilandaskan pada kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses produksi secara efesien dan produktif. Oleh karena itu, perlu dipacu kelangsungan tahapan transformasi manufaktur progresif yang diawali dari pembentukan kemampuan memanfaatkan teknik produksi dan teknologi, kemudian secara bertahap menuju ke tahap ilmu pengetahuan yang terapan dan ilmu pengetahuan dasar. Sebaliknya, perlu didorong pula ilmu pengetahuan yang penting bagi pembangunan di masa mendatang, yang tahapannya diawali dari penguasaan ilmu pengetahuan dasar dan ilmu pengatahuan terapan yang kemudian berakhir pada kemampuan untuk mengintegrasikannya ke dalam teknologi dan teknik produksi.

Sementara itu, kebijaksanaan untuk mendorong peningkatan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efesiensi, dan inovasi perlu dikembangkan sebagai upaya untuk menciptakan iklim usaha dalam meningkatkan produktivitas, efesiensi, kreativitas dan kemampuan rancang bangun. Peningkatan mutu produk dan proses produk, standarisasi dan pengujian, diperlukan sebagai jaminan mutu untuk menghadapi persiangan internasional dan meningkatkan daya saing sektor produksi secara luas.

Dalam pengembangan iptek, diperlukan tatanan kelembagaan yang mencakup adat dan tradisi dalam hubungan dengan iptek, peraturan perundang-undangan yang mengatur, mengkondisikan dan mengendalikan iptek. Disamping itu, tatanan kelembagaan harus terkait dengan pembanguan secara keseluruhan, dan sistem organisasi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek untuk pembangunan. Dalam tatanan kelembagaan seperti itulah peningkatan kemampuan SDM akan lebih produktif, kreatif, dan inovatif sehingga pertumbuhan produktivitas nasional akan meningkat dan mempercepat peningkatkan kemampuan bangsa untuk dapat membangun secara lebih mandiri, secara bertahap membentuk keunggulan baik di tingkat regional maupun global.

Sistem Pendukung yang Diperlukan

Industri yang berbasis iptek tentu tidak akan datang dengan sendirinya. Ada seperangkat sistem pendukung yang diperlukan guna tumbuh dan berkembangnya industri ini. Berikut ini disajikan beberapa visi tentang "suasana dan iklim" yang diperlukan.

Sebagai konsep yang mendasar, ingin di angkat apa yang disebut sebagai "Segitiga Teknologi", yaitu sinergisme antara perguruan tinggi dan lembaga litbang - dunia usaha - pemerintah. Simpul dunia usaha diperlukan sebagai jalur ke mekanisme pasar sekaligus penyerapan SDM dan kemampuan iptek. Simpul Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang berfungsi sebagai penyuplai SDM dan pengetahuan mutakhir yang diperlukan. Simpul Pemerintah diperlukan sebagi pengatur iklim dan penjamin bekerjanya mekanisme tersebut.

Dasar penyelenggaraan koordinasi tersebut ditekankan pada kesinambungan "lalu lintas iptek" untuk mengamankan proses tranfer teknologi yang terjadi yaitu pembangkit sumber iptek-akumulasi ke dalam kemampuan SDM- menyebarluaskan ke dunia usaha dan masyarakat.

Berikut ini adalah perlunya iklim yang mendorong tumbuhnya entrepreneurship. Apakah kewirausahaan telah dijadikan bagian dari kurikulum? Ataukah jangan-jangan malah tidak perlu diajarkan , tetapi iklim (akademik) yang mendorong tumbuhnya entrepreneur malah yang paling diperlukan untuk dikembangkan?. Ciri utama entrepreneur adalah "devote their talents or tacit knowladge to ferreting out profitable margins, estimating the likelihood of succes, and risking the organization's resources to capture potential gains" Mari kita trasnformasikan pendapat North di atas dengan aspek iptek.

Pertama, perlunya tacit knowladge. Untuk industri, tacit knowlagde akan lebih optimal bila SDM tidak terjebak dalam rutinitas yang menghambat proses learning. Untuk dunia pendidikan tinggi, akses untuk memperoleh tacit knowladge ini harus menjadi bagian yang utuh dari kurikulum. Untuk itu, para mahasiswa harus selalu diperkenalkan dengan kenyataan dan masalah yang ada di industri. Dalam kerangka ini, pola kerja praktek yang bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa dengan dunia pekerjaan sudah tidak mencukupi. Pola yang dikembangkan sekarang adalah link and match, salah satunya ditingkat perguruan tinggi melalui pola coorperative education (COOP).

Kedua, akumulasi iptek membuat mahasiswa "kompeten" yaitu mampu memperkirakan apa yang mungkin atau sulit dilaksanakan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki baik dari segi akademis maupun pengalaman, termasuk prakiraan keuntungan. Sampai tahap ini dharapkan mahasiswa sudah punya motivasi untuk berinovasi.

Ketiga, dengan kompetensi tersebut diharapkan resiko yang akan dihadapi dapat lebih terukur. Dengan demikian, pihak-pihak terkait, industri dan lembaga keuangan misalnya, dapat lebih diyakinkan dengan adanya usulan yang lebih "nyata" yaitu usulan yang sudah manampung persyaratan berbagai pihak. Itulah proses pengenalan kewirausahaan bagi siswa.

Selanjutnya akan diungkapkan hal yang sangat penting yaitu integrasi "sumber iptek".

Pemerintah telah secara konsisten mengembangkan fasilitas dan SDM Iptek yang tersebar di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan. Yang menjadi pertanyaan seberapa besar fasilitas dan SDM tersebut mendukung industri manufaktur sebagai ujung tombak penciptaan daya saing? Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan SDM yang lebih berkualitas.

Lembaga penelitian dan pengembangan mempunyai fasilitas yang cukup lengkap. Secara makro selama ini pemanfaatannya masih terbatas hanya untuk program riset. Bila ditelaah lebih lanjut, pendidkan S-2 dan S-3 juga berbasis riset. Disisi lain, para peneliti oleh lembaga litbang juga bekerja secar serius melakukan penelitian yang diperlukan oleh pembangunan. Mereka berkompeten dalam bidang masing-masing. Mengapa dibatasi "kemanfaatan" mereka hanya di penelitian? Untuk lebih memperlancar lalu lintas iptek, fasilitas lembaga litbang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan S-2 dan S-3 by research, dan para peneliti diberikan pula kesempatan untuk mengajar.

Selain itu, perlunya dipikirkan adanya konsorsium riset. Industri yang sejenis bergabung untuk membiayai kegiatan litbang yang dilakukan oleh lembaga litbang atau perguruan tinggi guna memecahkan masalah bersama. Dari litbang tersebut diharapkan akan dihasilkan iptek yang "generik" (dapat diaplikasikan oleh industri anggotanya) yang diperlukan untuk peningkatan daya saing dan ekspor.

Konsorsium tidak hanya untuk industri besar saja, industri manufaktur kecil dan menengah dapat pula memanfaatkannya. Keuntungan adanya konsorsium riset yang utama adalah berkurangnya biaya informasi iptek. Selain itu, memindahkan persiangan antara perusahaan sejenis bukan pada aspek teknologi , tetapi kepada kinerja , desain, kualitas, pemasaran, dan pelayanan. Disisi lain, membuat lembaga litbang dan perguruan tinggi semakin goal-oriented.

Terakhir adalah pemahaman bahwa proses transfer teknologi yang terbaik adalah dengan cara SDM itu sendiri yang ditransfer, khusunsya SDM yang berkompeten dalam bidang iptek. Fungsi litbang yang dilakukan dalam lembaga litbang atau perguruan tinggi (dosen dan mahasiswa) juga dapat spinning-off guna menghasilkan entrepreneur iptek "sejati", yaitu sekelompok inovator dalam usaha yang memproduksi produk baru. Entrepreneur tersebut dapat berasal dari lebag litbang, mahasiswa, atau dosen. Berdasarkan kompetisi yang dipunyai, mereka memiliki keberanian dalam mengambil resiko untuk mendirikan perusahaan baru. Yang terpenting adalah terkomunikasinya kompetensi tersebut dalam "bahasa non iptek" seperti proposal finansial, kesesuaian organisasi, rencana pemasaran dan sebagainya.

Pemerintah Daerah harus berperan aktif untuk menarik kaum entrepreneur intelektual ini. Misalnya, menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, entrepreneur dapat merealisasikan ide besarnya ke dalam proses produksi. Dengan demikian ekonomi regional dapat tumbuh sebagai akibat spin off dari lembaga litbang atau perguruan tinggi. Inilah landasan lahirnya "inkubator teknologi" dan modal ventura.

Asumsi dasar dari timbulnya entrepreneur adalah adanya kebebasan dalam berfikir dan bertindak. Prestasi intelektual hanya dimungkinan berkembang dalam alam bebas yang memungkinkan orang berprakarsa, dan menembus cakrawala yang membatasi diri dan masyarakatnya. Keseragaman bisa mengekang pertumbuhan kreativitas. Namun, tidak berarti kebebasan yang tanpa batas. Tanggung jawab dan kepercayaan selalu mewarnai hubungan antara angota masyarakat dan masyarakatnya. Kesemuanya ini merupakan akar bagi tumbuh kembangnya budaya iptek.

Visi dan orientasi pembangunan nasional sudah jelas dan sudah dipahami bersama. Strateginya adalah memilih industrialisasi sebagai porosnya pembangunan nasional. Industrialisasi yang dimaksud bukanlah hanya mendirikan pabrik secara fisik, tetapi membangunan budaya industri yang dilandasi oleh budaya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, industri yang akan dikembangkan adalah industri yang atribut utamanya adalah iptek sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa dari 'human mind" . Dalam kaitan ini disitir sabda Rasulullah Muhammad SAW yang kurang lebih artinya sebagai berikut : Siapa yang mengharapkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah ia meraih ilmu, siapa menghendaki kebahagian akherat, maka hendaknya ia meraih ilmu, dan siapa yang menghendaki keduanya,maka hendaklah meraih ilmu. Dengan landasan ini, maka terbuka kesempatan untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya sosial yang sangat besar dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai wujud ketaqwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai pengamalan Pancasila. Oleh karena itu segala upaya perlu dikembangkan agar proses kreatif sebagai landasan inovasi dalam setiap kegiatan sosial ekonomi berkembang.

Pembaharuan kearah itu terletak pada keberhasilan dalam menata lembaga pendidikan, lembaga iptek, dan dunia usaha yang mengarah pada peningkatan kemampuannya dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek secara mendalam. Sebagai beara besar, peningatan kemampuan tersebut perlu dikembangkan di seluruh wilayah tanah air. Dengan demikian iptek akan menjadi tulang punggung atau landasan kemajuan industri di seluruh Nusantara. Hanya dengan cara ini budaya industri akan berkembang dan daya saing industri nasional meningkat.

INDUSTRIALISASI SEBAGAI PROSES PERUBAHAN BUDAYA

Industrialisasi perlu dilihat sebagai tahapan pembagngunan yang merupakan konsekuensi dari penerapan iptek yang terus diperbaharui utnuk mencapai efesiensi yang lebih tinggi dalam pemanfaatan sumber daya yang langka dan perlu wawasan spektrum pilihan komoditas yang tersedia bagi masyarakat luas dengan harga riil yang makin rendah. Dengan pengertian ini, sumber pertumbuhan yang diperlukan untuk keberlangsungan transformasi ekonomi harus juga diperoleh dari peningkatan efesiensi, produktivitas dan kreasi produk-produk baru, dan bukan semata-mata dari peningkatan jumlah input yang digunakan dalam proses produksi secara fisik. Dengan demikian, pembangunan yang memacu industrialisasi harus dipahami sebagai proses pembangunan dengan segala kekuatan yang bersumber dari dalam (development from within), yaitu proses yang dibangkitkan oleh inisiatif dan kreativitas dari dalam suatu masyarakat atau negara sehingga terjadi replik, rekombinasi, dan pembaharuan dari keseluruhan proses dan output yang menjamin keberlanjutan pembangunan.

Industrialisasi sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam tulisan ini pada dasarnya dapat bebas dari pengertian sektor, pertanian misalnya, dengan industri manufaktur atau pariwisata. Industri dalam pengertian ini lebih diartikan sebagai permasalahan produksi produk-produk yang relatif homogen dengan memanfaatkan kemajuan dalam iptek. Berdasarkan lapangan pekerjaan angkatan kerja Indonesia, sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih bekerja di sektor pertanian, artinya adalah industri masih didominasi oleh industri pertanian dengan produk primer pertanian sebagai produk utamanya.

Transformasi ekonomi dari industri pertanian (primer) ke agroindustri, atau industri sekunder lainnya, akan melibatkan proses pergeseran adat kebiasaan dan tatanan nilai. Pergeseran ini menuntut adanya realokasi sumber daya serta peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang memadai.

Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka industrialisasi tergantung pada pemaanfaatan, pengusaan, dan pengembangan iptek serta latar belakang sosial ekonomi kita. Aspek sosial ekonomi yang menonjol bukanlah berupa berilaku sosial ekonomi saja melainkan menyakut hal lebih luas lagi, yaitu tata nilai dalam kebudayaan yang perlu terus dikembangkan agar menguntungkan bagi perkembangan iptek. Globalisasi hanya di lihat sebagai arus perubahan budaya yang direncanakan dan didesain sesuai dengan cit-cita kemerdekaan.

Daya Adaptasi dan Inovasi Sebagai Landasan Keberlanjutan Industrialisasi

Setiap perubahan atau transformasi memerlukan penyesuaian. Kemampuan untuk menyesuaikan diri secara berhasil terhadap perubahan dinamakan daya adaptasi. Proses perubahan ini berlangsung terus dengan laju yang makin cepat. Dalam proses tersebut terjadi proses seleksi. Konsep daya adaptasi lebih menekankan pada kemampuan menyesuaikan diri melalui proses pembelajaran terhadap perubahan lingkungan.

Konsep daya inovasi lebih bersifat pada konsep kemampuan individu atau masyarakat memanipulasi atau mengintervensi lingkungan menurut kepentingan dari individu atau masyarakat yang bersangkutan. Pengertian lingkungan dalam konteks ini adalah segala hal yang diketahui mempengaruhi tujuan atau output yang di konseptualisasikan oleh individu atau masyarakat, tetapi hal tersebut berada di luar kendali individu atau masyarakat yang bersangkutan. Sumber kemampuan tersebut dapat berupa perubahan dalam iptek, lembaga, sumber daya manusia, atau perubahan dalam unsur-unsur lainnya.

Dengan kerangka berfikir di atas, maka pertanyaan yang bersifat fundamental adalah bagaimana seharusnya meningkatkan daya adaptasi dan daya inovasi dari masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan agar berhasil dalam mengarungi era globalisasi ini.

Pentingnya meningkatkan daya adaptasi dan inovasi di atas dapat dilihat dari pentingnya mencari sumber pertumbuhan baru untuk mendukung sasaran pertumbuhan nasional. Secara makro, sumber pertumbuhan dapat dikelompokan kedalam peningkatan efisiensi dan produktivitas, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan peningkatan stok modal sebagai hasil akumulasi dari proses pembangunan yang terus berlangsung.

Secara garis besar permasalahan yang hadapi adalah tetap masih bersifat klasik, yaitu :

Pertama, ketertinggalan di bidang pendidikan. Meskipun kesempatan belajar disekolah dasar Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara tetangga, yaitu hampir semua anak berusia 7-12 tahun telah mendapat kesempatan belajar di sekolah dasar, namun masih tertinggal dalam hal mutu pendidikan. Demikian juga untuk kesempatan belajar di tingkat SLTP, SLTA,dan perguruan tinggi juga masih tertinggal dari negara lain. Misalnya angka partisipasi SLTP dan SLTA saat ini kira-kira sama dengan yang dicapai oleh Malaysia, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand antara 10-15 tahun yang lalu. Hal ini berlaku juga dalam jenjang pendidikan tinggi. Pada jenjang ini, selain masalah masih rendahnya kesempatan belajar, juga dihadapi masalah mutu dan ketidakseimbangan antar bidang sains dan teknologi dengan bidang-bidang ilmu sosial.

Kedua, sebagai implikasi dari hal di atas, jumlah dan komposisi sumber daya manusia iptek yang dimiliki masih jauh dari yang diperlukan.

Ketiga, kemampuan membiayai kegiatan penelitian dan riset juga masih terbatas.

Keempat, tradisi dan kemampuan riset dunia usaha termasuk swasta di Indonesia masih lemah. Demikian pula dengan alokasi anggaran dunia usaha untuk melakukan riset. Dengan demikian, baik anggaran maupun pelaksanaa yang melakukan riset bersumber pada lembaga-lembaga riset pemerintah. Implikasinya adalah lemahnya keterkaitan dan kerja sama antara dunia riset dengan dunia usaha. Riset berjalan sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan dunia usaha, dan sebaliknya dunia usaha pun kurang memperhatikan dunia riset sehingga teknologi yang diterapkannya pun sering ketinggalan jaman dan tidak efesien lagi untuk terus digunakan.

Kelima, kemampuan sektor industri nasional pada umumnya belum sampai pada tahap rancang bangun dan teknologi produksi yang memadai untuk dapat menyerap perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya kedalam kegiatan industri itu sendiri. Sebagian besar dari proses pengalihan teknologi baru sampai pada pemanfaatan kemajuan teknologi yang ketergantungan dalam berbagai peralatan yang digunakan. Posisi seperti ini menempatkan ketergantungan industri nasional pada paket-paket teknologi yang didapat melalui proses lisensi masih sangat besar, sehingga Indonesia menjadi perpanjangan tangan atau perluasan pasar dari produk-produk penghasil teknologi tersebut.

Keenam, industri nasional pada umumnya tergolong industri kecil. Kondisi sosial ekonomi golongan industri ini pada umumnya lemah sehingga untuk mengganti iptek lama yang sudah tidak efesien, juga lemah. Hal ini menyebabkan lemahnya daya asimiliasi iptek yang telah tersedia. Kondisi ini juga kurang menguntungkan untuk perkembangan iptek nasional karena tanpa digunakan dalam dunia praktek, umpan balik (feedback) yang diperlukan untuk mengembangkan iptek lebih lanjut tidak diperoleh.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di atas telah banyak upaya yang dilakukan. Dalam bidang pengembangan industri berbagai strategi telah ditempuh dengan pelbagai macam pendekatan dan tujuannya, yakni antara lain : strategi ekspor produksi primer, strategi industri subsidi impor, strategi industri promosi ekspor, dan strategi industri teknologi tinggi. Dalam bidang iptek telah dikenal antara lain, program hibah bersaing, riset unggulan terpadu dan riset unggulan kemitraan dan program coop education antara Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang iptek, selain universitas dan Litbang, telah dikembangkan beberapa aspek pendukung kelembagaan antara lain: Dewan Riset Nasional (1984), Dewan Standarisasi Nasional (1984), Undang-Undang Hak Cipta (1982), Undang-Undang paten (1989), dan Akademik pengetahuan Indonesia. Sarana dan prasaran penelitian pun telah banyak dibangun dan dioperasikan.

Selanjutnya untuk meningkatkan daya adaptasi dan inovasi di bidang iptek diperlukan prasyaratan kondisi berikut ini :

Pertama, sebagaimana telah diamanatkan dalam GBHN 1993, terus ditumbuhkan, di tanamkan dan dikembangkannya nilai-nilai iptek sebagai landasan pengembangan budaya iptek. Kebebasan akademis yang bertanggungjawab perlu dikembangkan, khususnya dalam lingkungan lembaga riset dan pendidikan. Rasa keingintahuan perlu dipupuk sejak kanak-kanak sehingga akhir hayat. Kejujuran ilmiah perlu ditegakkan.

Kedua, iklim kompetisi untuk mencapai hasil yang terbaik dari riset perlu dipelihara. Berkembangnya iptek sangat tergantung pada iklim kompetisi, mengingat kompetisi merupakan proses seleksi untuk menghasilkan yang terbaik. Kompetisi dalam dunia riset akan menumbuhkan budaya melihat kedepan, yaitu memecahkan permasalahan-permasalahan masa depan. Oleh karena itu, profesi riset ditantang untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam insights dan foresights-nya.

Ketiga, kesinambungan dan konsistensi kebijaksanaan pemerintah dalam mengembangkan dunia riset dan pendidikan yang terintegrasi dengan kebijaksanan pembangunan secara keseluruhan.

Faktor-faktor ini yang perlu diperhatikan dalam rangka memperkukuh landasan pemanfaatan, penguasaan, dan pengembangan iptek nasional dalam era globalisasi telah dikembangkan. Industrialisasi dan globalisasi pada dasarnya adalah suatu proses perubahan atau transformasi budaya. Industrialisasi merupakan proses transformasi budaya dari kebudayaan masyarakat agraris ke masyarakat industri, dan globalisasi merupakan proses yang mempercepat arus perubahan budaya tersebut. Proses ini akan mengubah "the way thinking, feeling and believing" masyarakat dan bangsa Indonesia terhadap hampir segala situasi, kondisi, atau suatu yang dihadapimya. Dalam proses tersebut , penafsiran masyarakat terhadap kemajuan (progress) akan menentukan arah dan kecepatan laju proses itu. Keberhasilan proses ini akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam menumbuhkan, menanamkan,dan mengembangkan nilai-nilai iptek yang senatiasa dilandasi oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hanya jika berhasil dibangun kemampuan dalam bidang iptek dan sekaligus pula tetap mampu mempertahankan jati diri bangsa dan kebudayaan nasional maka industrialisasi akan menjadi "milik" bersama dan memberikan makna yang berarti bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Dengan dilandasi oleh pandangan di atas, terbuka kesempatan untuk bersikap lebih luwes, leluasa, tetapi cermat dalam memilih strategi dan pendekatan dalam mengurangi proses industrialisasi. Era globalisasi membuka peluang dan kesempatan yang besar untuk mendorong kemajuan. Namun, dipihak lain, globalisasi mendatangkan malapetaka globalisasi, apabila tidak dapat dimanfaatkan. Persoalannya bukan apakah sudah siap atau tidak untuk ikut dalam era globalisasi. Arus globalisasi ini tidak dapat lagi dihindari karena sudah menjadi realitas dalam kehidupan. Yang harus dibangun adalah kemampuan adaptasi dan inovasi dalam segala sendi kehidupan. Kemampuan melakukan adaptasi dan inovasi ini berupakan proses kreatif budaya. Oleh karena itu, sumber daya budaya, yaitu kebudayaan dengan segala atributnya termasuk nilai, institusi, pengetahuan, dan teknologi, serta berbagai artefak, merupakan sumber daya utama yang perlu dijadikan landasan dalam industrialisasi. Dengan dipandangnya iptek sebagai sumber daya budaya, maka keragaman budaya menjadi sumber pendorong kreatifitas bangsa untuk menghasilkan keanekaragaman iptek yang diperlukan dalam memperkuat landasan industrialisasi.

Sasaran dalam membangun proses kreatif bangsa dalam beradaptasi dan berinovasi, sudah jelas, yaitu mencapai terwujudnya kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan, bersamaan dengan meningkatnya kemajuan bangsa sebagai hasil dari pembangunan nasional. Industrialisasi hanyalah sebagai instrumen atau tujuan antara untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut. Pengembangan iptek untuk mendukung proses industrialisasi tersebut bukanlah ditujukan semata-mata untuk mendukung proses industrialisasi, melainkan untuk mencapai tahapan industrialisasi yang mampu memberikan makna bagi bangsa dan negara sebagaimana dicerminkan oleh sumbangannya dalam mewujudkan sasaran pembangunan di atas. Dehumanisasi terhadap dan tercabutnya manusia dan bangsa Indonesia dari akar budayanya yang dapat ditimbulkan oleh industrialisasi perlu dicegah.

PERANAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Sumber daya manusia (SDM) adalah modal dasar pembangunan yang terdiri atas dimensi kuntitatif yaitu jumlah dan struktur penduduk, serta dimensi kualitatif yaitu mutu hidup penduduk. Disamping itu, SDM juga merupakan faktor dominan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan guna memperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu antara lain kualitas manusia dan masyarakat Indonesia dan penguasaanya terhadap iptek, serta disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Oleh karena itu pembangunan SDM diarahkan pada :

- Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;

- Pembangunan kesejahteraan rakyat harus senantiasa memperhatikan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam uapaya mewujudkan kemakmuran rakyat;

- Pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek dalam penyelenggaran pembangunan harus dapat meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah.

Suatu bangsa dikatakan semakin maju antara lain bila semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk; semakin tinggi tingkat kesehatan penduduk seperti antara lain tercermin dalam tingginya usia harapan hidup; serta semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk dan semakin merata pendistribusiannya. Tiga hal tersebut saling terkait, dimana semakin tinggi tingkat pendapatan suatu keluarga, semakin mampu pula keluarga tersebut meningkatkan pendidikan anggota keluarganya serta menjaga kesehatannya. Disamping itu, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan kesehatan, semakin tinggi pula produktivitas dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan.

Selanjutnya suatu bangsa dapat dikatakan semakin mandiri bila bangsa tersebut semakin mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan kekuatan sendiri. Ini berarti terpenuhinya beberapa syarat, antara lain meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari semakin banyak tenaga profesional yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya.

Dengan demikian betapa pentingnya kualitas sumber daya manusia, baik sebagai tenaga penggerak atau pelaku pembangunan maupun sebagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dengan perkataan lain, sumber daya manusia sebagai inti pembangunan adalah merupakan salah satu input (faktor) yang menentukan keberhasilan pembangunan, maupun sebagai output atau yang ingin dihasilkan dari proses pembangunan nasional tersebut.

Tantangan Globalisasi dan Kebudayaan Internasional

Globalisasi adalah proses perkembangan suatu kebudayaan yang mendunia. Kemajuan yang cepat dibidang informasi, telekomunikasi, dan transfortasi telah membawa setiap negara dan masyarakat ke dalam suatu kebudayaan internasional, yakni kebudayaan yang unsur-unsurnya menjadi bagian dari kegiatan pergaulan antar bangsa dalam berbagai bidang. Beberapa ciri pokok kebudayaan internasional itu dapat ditemukan dalam masyarakat perkotaan, yaitu antara lain :

(1) kegiatan yang makin "terikat" oleh pengendalian (control). Baik melalui sistem jadwal pribadi maupun sistem manajemen yang makin canggih. Ini berarti bahwa mereka yang secara langsung terbawa oleh arus kebudayaan internasional itu harus makin meningkat kemampuan mengikuti sistem pengendalian itu dengan meningkatkan disiplin dan etos kerja.

(2) Persaingan yang makin ketat karena dalam arena internasional, berbagai kegiatan, baik bisnis dan industri, maupun soisal, kesenian, dan akademis, makin meningkat kualitasnya. Dengan demikian, untuk memperoleh "perhatian" dan "pembeli" diperlukan daya saing yang kuat. Ini berarti bahwa mereka yang ikut serta dalam persaingan itu harus memiliki kemampuan teknis profesional yang tinggi serta daya cipta yang peka akan berbagai perubahan. Kalau tidak, mereka hanya akan menjadi "jago di kandang sendiri".

(3) Kemampuan profesional, baik teknis maupun manajerial, sangat dipentingkan. Dalam dunia yang makin penuh persaingan, mak kemampuan profesional menjadi sangat diperlukan. Mereka yang tidak mempunyai kemampuan profesional yang sesuai akan tersisihkan dari pergaulan internasional.

(4) Kegiatan/hasil kerja tim lebih dipentingkan daripada perorangan. Dalam dunia yang makin maju, dimana kemampuan individu sudah tidak lagi memadai menghadapi berbagai tantangan yang ada, maka kinerja kolektif menjadi lebih menonjol. Karya-karya besar, bahkan di bidang iptek dan kesenian, ba

add comment

webmaster